Pekerja Miskin, Sisi Lain dari Aspek Ketenagakerjaan

Rapor perekonomian Indonesia di era kepemimpinan presiden Jokowi menjadi bahan yang "renyah" untuk didiskusikan. Banyak yang mengapresiasi kinerja ekonomi berdasarkan indikator strategis seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, ketenagakerjaan hingga kemiskinan yang menunjukkan angka membaik. 

Di sisi lain beberapa aspek juga masih menyisakan pekerjaan rumah seperti kinerja ekspor impor yang masih belum optimal. Terkait dengan perkembangan isu ekonomi, muncul inovasi kebijakan terutama dari janji pada saat kampanye. Salah satu yang menarik adalah muncul wacana kebijakan tunjangan pengangguran melalui skema Kartu Prakerja. 

Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya jika sejenak melihat fenomena lain pada aspek ketenagakerjaan sehingga dapat menambah referensi dalam diskusi kebijakan pada ketenagakerjaan kedepan.

Aspek ketenagakerjaan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang aspek kesejahteraan dapat dilihat salah satunya melalui indikator kemiskinan, data statistik menunjukkan hasil yang positif dimana persentase kemiskinan menunjukan trend penurunan yang konsisten di mana pada tahun 2019 mencapai angka 9,41 persen pada semester 1. Selanjutnya indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga masih dapat terjaga dengan trend penurunan yang tipis dimana pada semester 1 tahun 2019 berada pada angka 5,01 persen. 

Indikator yang membaik dapat menunjukkan bagaimana pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan dengan tepat. Namun, angka kemiskinan jika dilihat lebih jauh pada tingkat wilayah masih cenderung tidak merata dan terdapat gap antar wilayah. Misalnya jika dilihat menurut provinsi pada tahun 2019, Kemiskinan di provinsi DKI Jakarta berada pada angka 3,47 persen sedangkan Provinsi NTT, Papua Barat, dan Papua memiliki angka diatas 20 persen. 

Di sisi lain, Jika melihat pada Indikator pengangguran terlihat cenderung lebih merata diangka 5 persen dengan provinsi Jawa Barat memiliki angka tertinggi yaitu 7,73 persen pada tahun 2019 semester 1. 

Ketika melihat dua indikator ini secara bersamaan akan terlihat adanya informasi lain yaitu disatu sisi daerah memiliki angka pengangguran rendah tapi di sisi lain mempunyai angka kemiskinan tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena pekerja miskin atau Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebutnya sebagai working poor yang merupakan angkatan kerja yang telah bekerja tetapi masih hidup dibawah garis kemiskinan. 

Fenomena pekerja miskin memang jarang dibicarakan karena Indonesia belum mempunyai data yang secara khusus mengukur mengenai pekerja miskin, namun hal ini bisa didekati dengan melihat indikator tingkat kemiskinan dan indikator ketenagakerjaan seperti diketahui bahwa persentase kemiskinan masih dominan di daerah perdesaan misalnya pada semester 1 tahun 2019 kemiskinan Indonesia pada daerah perdesaan adalah 12,85 persen sedangkan perkotaan sebesar 6,69 persen. Lebih jauh lagi tentang ketenagakerjaan, mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih tergolong tenaga kerja informal. 

ILO dalam publikasi Ekonomi Informal di Indonesia (2009) menyebutkan bahwa terdapat relasi antara kemiskinan dan informalitas dalam pasar tenaga kerja yang dapat menciptakan sebuah lingkaran setan kemiskinan.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka adanya indikasi fenomena pekerja miskin harus menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan yang telah dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, pembangunan desa melalui dana desa, dan lain-lain harus diimplementasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran. 

Kebijakan-kebijakan kedepan diharapkan tidak hanya secara parsial mementingkan penyerapan tenaga kerja tapi juga harus dapat menciptakan lapangan kerja yang layak sehingga tenaga kerja mampu terhindar dari kemiskinan.