Tarif Dagang Trump, Jalan Pintas Isi Kas Negara

Di balik hiruk-pikuk kebijakan tarif impor Donald Trump yang kerap disebut sebagai "badai kebijakan", ada pertanyaan besar yang menggelitik: mengapa presiden Amerika Serikat (AS) ini begitu getol memicu perang dagang dengan hampir seluruh dunia?

Banyak analis berargumen bahwa tarif hanyalah strategi negosiasi untuk memaksa negara lain menyerah di meja perundingan. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada alasan lain yang lebih pragmatis: Trump butuh uang. 

Bukan sekadar uang, melainkan dana segar untuk membiayai janji-janji pemotongan pajak yang menjadi trademark politiknya. 

Baca juga: Senjata Dagang Trump, Menaklukkan Dunia atau Menjerat Diri?

Sejak awal, Trump menjual diri sebagai pemimpin yang ingin "membuat Amerika kembali hebat" dengan memangkas beban pajak warga. Tapi di balik retorika manis itu, kondisi keuangan AS justru sedang tidak sehat.

Defisit anggaran pemerintah---selisih antara pengeluaran dan pendapatan---telah mencapai level tertinggi sejak 1975 di luar masa krisis. Menurut Congressional Budget Office (CBO), defisit AS pada tahun fiskal 2025 diprediksi mencapai $1,9 triliun, atau 6,2% dari PDB.

Angka ini hampir dua kali lipat rata-rata defisit 50 tahun terakhir yang hanya 3,8%. Bahkan, utang pemerintah diproyeksikan melonjak hingga 200% dari PDB pada 2047 jika tidak ada perubahan kebijakan. 

Di tengah kondisi ini, Trump justru berencana memperpanjang pemotongan pajak 2017 yang akan kedaluwarsa akhir 2025. Menurut perhitungan James Knightley, ekonom ING Bank, kebijakan ini akan menambah utang sebesar $5,5 triliun dalam sepuluh tahun.

Baca juga: Efisiensi Anggaran: Hemat di Kertas, Boros di Kenyataan

Belum lagi rencana penghapusan pajak penghasilan lembur ($2 triliun), pajak tunjangan sosial ($1-1,5 triliun), dan penurunan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 15% ($300 miliar). Totalnya, agenda pemotongan pajak Trump membutuhkan dana sekitar $1 triliun per tahun. Pertanyaannya: dari mana uang segar itu akan datang? 

Di sinilah tarif impor masuk sebagai "dewa penolong". Trump bukanlah presiden pertama AS yang menggunakan tarif sebagai sumber pendapatan. Pada abad ke-19, hampir 100% pendapatan pemerintah AS berasal dari bea masuk.

Bahkan di awal 1900-an, tarif masih menyumbang separuh dari kas negara. Tapi di era modern, kontribusinya hanya sekitar 2%. Trump ingin mengembalikan "kejayaan" itu.