Tak perlu diragukan kebijakan luar negeri Indonesia yang komitmen menentang segala bentuk penjajahan sejak dikobarkan oleh Presiden Sukarno.
Dukungan kemerdekaan Palestina terus disuarakan dalam forum bilateral, multilateral maupun forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Sikap inipun ditunjukkan oleh putri Proklamator, Megawati Soekarnoputri saat sebagai presiden menerima kunjungan Sekjen PBB, Kofi Annan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/5/2003).
Megawati mempertanyakan langkah konkrit PBB dalam menangani masalah Israel-Palestina yang telah difasilitasi oleh Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat, serta Sekjen PBB.
Saat PDIP yang dipersepsikan "identik" dengan Sukarnois dipercaya rakyat sebagai partai pemerintah (the ruling party) yang menempatkan kadernya sebagai presiden ke-7, Joko Widodo, gagasan dan pemikiran Bung Karno dikonstruksi kembali dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan Trisakti.
Bagaimana menjadikan bangsa Indonesia yang lebih bermartabat dengan prinsip kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa telah dibangun kembali oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Membangun keseimbangan dengan memulihkan hubungan kerjasama Indonesia dengan RRT dan Rusia yang direpresentasikan sebagai negara sosialis, untuk mengurangi ketergantungan dan pengaruh dari hegemoni Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai negara kapitalis.
Maka tak ayal oposisi menuduh pemerintah telah memberi karpet merah kepada RRT (China). Kebijakan larangan eksport bahan mentah telah mendorong investasi besar RRT disektor tambang nikel. Sebaliknya membuat Eropa kalang kabut atas kebijakan tersebut.
Pelan namun pasti kebijakan dalam rangka menuju kemandirian ekonomi ini telah memperkuat posisi tawar (bargaining position) Indonesia sebagai negara berdaulat di mata dunia. Kepercayaan investasi asing semakin meningkat dan suara Indonesia pun semakin diperhitungkan dunia.
Dalam kapasitasnya sebagai negarawan pejuang demokrasi Megawati Soekarnoputripun mendapat peran strategis dalam pemerintahan Presiden Jokowi diantaranya sebagai Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN sehingga mendapat ruang yang luas dalam menuntun kembali Indonesia kepada ideologi dan cita-cita pendiri bangsa.
Pemikiran dan gagasan Sukarno kembali menjadi spirit untuk diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah. Karena bagaimanapun Bung Karno bukan hanya milik bangsa Indonesia, juga mendapat tempat terhormat di negara Asia-Afrika bahkan dunia tanpa terkecuali Amerika Serikat, Rusia dan RRT serta negara-negara Arab.
