IMC – Setelah aksi demonstrasi yang digelar pada 24 Februari 2025, Forum Mahasiswa Cilegon menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Cilegon untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Salah satu poin utama dalam pertemuan ini adalah desakan agar pemerintah daerah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap berbagai persoalan di Kota Cilegon. (4/3/2025)
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Cilegon (PP IMC), Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Cilegon, serta Dewan Pimpinan Daerah Gema Al-Khairiyah. Masing-masing organisasi menyampaikan visi dan harapan mereka terhadap pembangunan daerah.
Sorotan Persoalan Daerah
Ketua Umum PP IMC, Ahmad Maki, menyoroti berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan, terutama terkait infrastruktur dan literasi pemuda.
"Kami melihat banyak hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti perbaikan Jalan Lingkar Selatan yang tak kunjung terealisasi, fasilitas perpustakaan daerah yang belum optimal sebagai pusat literasi pemuda, serta pentingnya sosialisasi dan implementasi tujuh program strategis dan 17 program unggulan yang telah dijanjikan" ujar Ahmad.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Kami ingin pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan program-programnya. Janji yang sudah disampaikan saat Pilkada 2024 harus direalisasikan, bukan sekadar wacana” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP IMC, Muhammad Bagus Adnan Arismawan, atau yang akrab disapa Brayn James, menegaskan perlunya komitmen dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kami berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon benar-benar berkomitmen untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, mereka harus menuntaskan, menjalankan, dan menjelaskan setiap program yang telah dijanjikan kepada masyarakat" ujar Brayn.
Brayn juga menyoroti pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon.
"BUMD harus dikelola secara profesional dan transparan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru merugikan daerah" tambahnya.
