Sudah hampir empat bulan berlalu sejak jadwal kampanye pemilu 2019 dimulai. Di jalan-jalan bahkan gang-gang perumahan sudah banyak terpampang baliho berisi nama calon anggota legislatif baik tingkat nasional maupun daerah. Kemeriahan merupakan wujud selebrasi pesta demokrasi yang akan digelar tanggal 17 April mendatang.
Pemilihan umum memang bagian nyata dari reformasi demokrasi yang sudah dilaksanakan sejak Reformasi 1998. Sejak saat itu rakyat bebas memilih calon yang disukainya tanpa adanya interfensi dari pihak manapun, meskipun kenyataanya interfensi itu pasti ada, baik yang nampak maupun tak nampak.Â
Namun, apakah demokrasi itu hanya sekedar pemilihan umum belaka? Jawabannya jelas tidak, karena pemilu hanyalah bagian kecil dari banyaknya unsur pendukung demokrasi.
Setelah lebih dari lima belas tahun berjalannya reformasi demokrasi, muncul pertanyaan sejauh mana perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Apakah demokrasi itu bisa diukur? Padahal demokrasi bukanlah mata pelajaran eksak seperti fisika dan matematika yang bisa dihitung dengan rumus yang jelas.
Demokrasi Jawa Tengah
Dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009 silam, Kepala BAPPENAS menyampaikan bahwa IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia. Melalui IDI, keadaan demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia dapat digambarkan dengan jelas, apakah berada pada tingkat kondisi demokrasi yang baik, sedang, atau kurang baik.
Data IDI dikumpulkan dalam tiga tahapan, yaitu koding surat kabar dan koding dokumen, Forum Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam. IDI terdiri dari tiga aspek utama, kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institution of democracy). IDI menggunakan skala 0-100, dimana capaian kinerja demokrasi dianggap "baik" jika indeks >80, "sedang" jika indeks 60-80 dan "buruk" jika indeks <60.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2017, IDI Jawa Tengah berada di angka 70,85. Nilai ini naik 4,14 poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2016 sebesar 66,71. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori "sedang".
Capaian indeks IDI tersebut tidak terlepas dari capaian indeks kebebasan sipil, indeks hak-hak politik, dan indeks lembaga demokrasi. Tahun 2017, indeks kebebasan sipil Jawa Tengah mencapai 69,07. Nilai ini naik dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 66,06.
Berbeda dari indeks kebebasan sipil yang mengalami peningkatan, indeks hak-hak politik cenderung stagnan di angka 67,24 Â dibanding tahun 2015. Indeks lembaga demokrasi memiliki nasib yang sama dengan kebebasan sipil. Peningkatan angka indeks menjadi 78,82 masih tergolong "sedang" meskipun masih kalah saing dengan tahun 2014 yang mencapai 80,77.
Kendati capaian kinerja demokrasi di Jawa Tengah masih tergolong "sedang", tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja demokrasi kedepannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja demokrasi diantaranya adalah menyukseskan Pemilihan Umum mendatang,
