Syamsurijal Ijhal Thamaona
Syamsurijal Ijhal Thamaona belajar menulis dan meneliti

Subaltern Harus Melawan Meski Lewat Tulisan Entah Esok dengan Gerakan Fb : Syamsurijal Ad'han

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Syariat Islam adalah Keadilan dan Kemaslahatan (Tanggapan atas NKRI Bersyariah)

11 Januari 2019   18:40 Diperbarui: 12 Januari 2019   09:59 206 1 0

Saya kira tak satu pun umat Islam yang waras, yang tidak menghendaki untuk menerapkan syariat Islam dalam hidupnya. Bukankah hidup dalam naungan cahaya Ilahi, adalah sebaik-baik kehidupan? Sementara bagi umat Islam, cahaya ilahi dalam kehidupan ini tak lain dan tak bukan adalah syariat Islam.  

Dari kesadaran dan keinginan untuk menegakkan syariat Islam, muncullah pertanyaan : Bagaimana cara kita melaksanakannya? Untuk sementara kalangan, jawaban untuk pertanyaan ini simpel saja. "Laksanakanlah hukum-hukum Allah secara kaffah". Dalilnya adalah potongan dari ayat 44 surah Al-Maidah : 

"Wa man lam yahkumu bima anzalallahu faulaika humul kafirun" (Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka tergolong orang-orang kafir).  

Al-hasil, menurut golongan muslim ini,   hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits mestilah menjadi hukum dalam aturan bernegara dan berbangsa.

Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum, tepatnya sumber nilai untuk merumuskan hukum, tentu semua orang muslim sepakat. Tapi dengan serta merta menghelanya masuk, apalagi secara tekstual, menjadi hukum negara (formalisasi) atau dalam istilah populernya sekarang NKRI bersyariat, tidak semua muslim satu kata. Di titik ini terjadi silang pendapat.  

Kita semua mafhum, bahwa Alquran berlaku sepanjang masa, namun nyaris semua ulama juga sependapat bahwa Alqur'an dominan hanya menjelaskan secara global. Beberapa  hanya berisi petunjuk mengenai nilai-nilai universal. Bahkan sejumlah ayat yang dijelaskan secara rinci sekalipun, kandungan maknanya tetap saja multi tafsir. Di sinilah pentingnya posisi seorang penafsir yang akan menggali kandungan maknanya. Inilah yang lazim kita sebut sebagai ulama.

Karena itu, menjalankan aturan hukum menurut Al-Quran dan Hadist secara lebih teknis, tak lain adalah menerapkan tafsir ulama atas keduanya. Inilah yang biasa disebut dengan  fiqih.

Pertanyaannya, jika NKRI bersyariah tidak lain hanya upaya memasukkan rumusan hukum fiqih, maka fiqih yang mana yang mesti dijadikan patokan? Bukankah fiqih yang berupaya menjelaskan lebih rinci syariat Islam itu sangat beragam? Apalagi jikalau sudah terkait dengan hukum jinayat dan hudud, maka sangat variatif fiqih dalam menyikapinya.

Sejatinya dalam titian sejarah bangsa ini,  bukan tidak ada hukum Islam yang berlaku. Ada beberapa,  misalnya hukum perkawinan dan pewarisan, tapi sebelumnya hukum-hukum tersebut sudah melebur dalam tradisi dan kebiasaan di masyarakat. Hal ini yang kemudian diformalkan dalam aturan perundang-undangan.  

Sementara dalam hal lain, khususnya yang terkait jinayat, ulama kita cenderung melihat penerapan syariat itu pada konteks maqasidnya, yakni apakah proses hukum yang berjalan (meski tidak secara tekstual mengambil dari fiqih), sudah tercapai tujuan hukumnya atau tidak. Ulama-ulama kita yang tidak ngotot memaksakan segala hal dari aturan fiqih Islam harus "dinegarakan" menggunakan kaedah: 

 "Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu" (Apa yang tidak bisa diterapkan seluruhnya, jangan juga ditinggalkan keseluruhannya). 

Tak bisa menerapkan aturan jinayat yg langsung mengambil dari fiqih Islam, biarlah aturan perdatanya saja.  Kira-kira begitulah maksud dari qaedah para ulama itu.

Kembali ke soal maqasidus syariah yang rupa-rupanya menjadi kecenderungan ulama Indonesia. Dalam konsep penerapan maqasidus syariah, maka yang terpenting di sini bukan soal ada atau tidaknya formalisasi syariat, seperti didengungkan dalam NKRI bersyariat, akan tetapi yang pokok adalah: apakah prinsip-prinsip maqasid al-syariat itu terpenuhi.

Seturut pendapat Al-syatibi, Setidaknya ada empat hal yang menjadi prinsip maqasid al-syariah:

Pertama, syariat agama diturunkan untuk kemaslahatan ummat (al-maslahah al-ammah). Syariat Islam dengan demikian,  harus menjamin kemaslahatan ini.

Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) menguatkan pendapatnya ini dengan menyatakan:  

"Anna wudli'asy syar'i'a  innam li mashlihil 'ibdi fil 'ajil wal ajil (Syariat adalah kemaslahatan hamba (manusia) baik di dunia maupun di akherat). 

Senada dengan kalimat Al-Syatibi, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibn Taimiyah, juga mendedahkan: 

"Al-syari'atu mabnaha wa asasuha 'alal hikam wa mashalihil 'ibadi fil ma'asyi wal ma'adi wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masahlihun kulluha wa hikmatun kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jwr wa 'anir rahmati ila dliddiha wa 'anil mashlahati ilal mafsadati wa 'anil hikmati ilal 'abtsi fa laysat minasy syar'ati" [bangunan dan fondasi hukum Islam didasarkan pada kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akherat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan bijaksana. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih-sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari kebijakan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah syari'at)".  

Adapun kemaslahatan umat dianggap tercapai ketika hal yang terkait dengan kepentingan dasar manusia terjaga. Sekali lagi Al-Syatibi membentangkan hal ini dengan mengatakan: 

"Wa Majmu al-Dlaruriyaat hamsatun Hifdzu al-din wa nafs wa nasl wa al-maal wa al-aql wa qad qalu innaha muraatun fi kulli millatin" (Agama pada umumnya termasuk islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga agama,jiwa, keturunan, harta dan akal). 

Menjaga agama dalam hal ini berarti ada jaminan dan perlindungan negara untuk melaksanakan agama,bukan hanya umat Islam, tapi juga umat agama lain.  Termasuk bersikap adil dalam memberi pelayanan pada semua umat beragama. Sementara menjaga jiwa, artinya syariat (negara) menjamin keselamatan jiwa, keamanan dan ketentraman.  Menjaga keturunan, berarti ada jaminan perlindungan bagi keluarga, jaminan untuk melanjutkan keturunan dst. Sementara menjaga harta dimaksudkan adanya jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta perlindungan atas hak proverti. Adapun menjaga akal, tak lain adalah jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang layak termasuk perlindungan untuk berdiskusi ilmiah, membaca dan memiliki buku tertentu. 

Lebih lengkap lagi jika manusia atau masyarakat terjaga dalam hal hajiyah (kebutuhan yang bersifat sekunder yaitu kebutuhan yang bisa memperlancar terpenuhinya kebutuhan primer), dan tahsniyah (yang bersifat tersier dan pelengkap, seperti kebutuhan bersenang-senang dan rekreasi).

Kedua, syariah  diturunkan agar bisa dipahami oleh umat manusia. Semangat kontekstualisasi dan historisasi nampak tercermin dalam prinsip ini. Hal ini memang dibutuhkan disamping agar syariah bisa berlaku likulli zaman wa makaan, juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan syariah yang melebar kemana-mana tanpa memperhitungkan historisitasnya. Sekaligus juga mencegah pembekuan pemaknaan syariat.  

Ketiga, Prinsip selanjutnya adalah taklif, yaitu kewajiban agama dibebankan dalam kerangka kemampuan dan keterbatasan manusia. Karena itu Syariah tidak bermaksud mempersulit dan membebani manusia, apalagi diluar batas kemampuannya.

Keempat,  Syariat seyogianya melepaskan umat manusia dari kungkungan hawa nafsu.   Dengan kata lain pelaksanaan syariah bukan karena unsur keterpaksaan, tapi sebagai hamba merdeka yang menjalankan dengan ikhlas dan dengah hati yang tulus. Pencapaian ke arah inilah tujuan terakhir dari syariat meskipun berat adanya.

Al-Bushairi memberikan tips agar lepas dari belenggu nafsu dalam syairnya yang menawan

Al-Nafs ka al-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbi al-radhai wa in tafthimhu yanfatimu (Nafsu bagaikan bayi yang menyusu, bila dibiarkan, akan kesenangan menyusu terus-terusan, namun bila anda lepas ia akan terlepas dan berhenti).

Uraian  di penghujung tulisan di atas memberikan gambaran pada kita bahwa tegaknya syariat Islam dalam satu negara, ukurannya ketika keempat prinsip tadi terpenuhi. Kalaupun tidak bisa mencakup keempat-empatnya, setidaknya kemaslahatan telah tercipta dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara.  
Walhasil,   bolehlah kita katakan: 

"Tegaknya syariat di satu negara tak lain adalah teguhnya keadilan dan tegaknya kemaslahatan...."