Rakyat tercekik dengan tidak terkontol nya harga eceran tertinggi gas tabung 3 kg, dilapangan dapat kita ditemui harga gas tabung 3kg mencapai Rp20,000 sampai dengan Rp23000; dan ini keluar dari konsep awal Konversi dari Minyak tanah ke Gas yang awal nya masyarakat gunakan sebagai bahan bakar utama konsumsi harian untuk rumah tangga, pada saat yusuf kalla kali pertama mencetuskan program peralihan dari minyak tanah ke pada gas.
Opini ~Dalam ketatanegqraan pemerintahan "Presidensiil" Kendali pembangunan kesehatan termasuk BPJS, ada di Menkes selaku salah satu pembantu presiden/anggota Kabinet Indonesia Maju dalam melaksanakan seluruh agenda mewujudkan misi Presiden tahun 2019-2024 (HH) https://perdesaansehat.com/2020/01/25/polemik-bpjs-dan-pernyataan-menkes-tak-ada-solusi/
Pada mula nya gas adalah dianggap limbah terbuang begitu saja saat exploitasi Minyak dan dibakar agar tidak memenuhi udara, bpk.yusuf kalla yang saat itu menjabat wakil Presiden mengagas agar dimanfaatkan untuk masyarakat agar tidak terbuang percuma dan termanfaatkan dengan baik, karena pada saat itu pengguna gas hanya kalangan menengah dan menegah keatas termasuk industri, maka dengan berjalan nya konversi minyak tanag kegas maka negara mendapat benefit juga profit lebih, dari sisi masyarakat mendapat bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan, maka tujuan efisiensi dan efektifitas tercapai.
Kolom#Bpk.erik tohir akan mati-matian mengkanter sentimen negatif pasar saham yang anjlokh http//detik.id/6mfk0Z
Namun tidak dengan kondisi terkini Para Pengelola Gas Negara tidak pernah memahami konsep tersebut yang berakibat terus meningkat nya harga Gas 3kg dan tentu saja ini cukup menjadi beban dan masyarakat tidak diberikan alternatif, dengan kata lain Pemerintah lewat PGN memaksa masyarakat untuk terus diPeras dengan harga gas yang terus melambung, disisi lain sebagian oknum mengatakan bahwasanya semua under contol, namun kenyataan nya seberapapun agen menjual tidak ada yang ditindak sekalipun keluar dari harga eceran tertinggi dengan kata lain terjadi pembiaran, dan ini bukan tampa sebab hal ini terjadi karena pihak agen pun mendapat kan dengan biaya biaya yang akhirnya membuat mereka harus menjual dengan harga yang tinggi, seharus nya PGN harus dapat mengkontrol ini.
kegagalan pengelola PGN tersebut justru di apresiasi oleh pemerintah dan sebagai bentuk apresiasi tersebut adalah dengan mengangkat kembali para komisaris dan direksi PGN tersebut, ini hal yang masyarakat wajib koreksi, bagaimana mungkin pengelola yang bisa dibilang gagal menjalan kan amanat UUD untuk memberikan manfaat yang sebesar-besar nya hasil kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat justru dipertahan kan.
maka ini dapat menjadi catatan buruk bagi pengelola negara ini kedepan, karena untuk menjadi pengelola kekayaan bangsa dan negara tidak hanya dengan gelar yang banyak, tapi harus memiliki akhlaq serta sifat amanah, juga loyalitas dan mampu bekerja Tim work, disinilah ke khilafan pemerintah dalam mengangkat pengelola kekayaan alam indonesia yang dikuasai oleh negara. Â Â
Belum lagi kebocoran yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia migas yang tentu nya sulit kita pungkiri jika itu tidak diketahui oleh pengelola Perusahaan gas negara dan tidak dapat mereka kanter bahkan cendrung diduga bermain mata dengan mafia-mafia tersebut, karena pelasana regulasi harus nya dapat menjadi garda terdepan menjaga kekayaan bangsa dan negara dari tangan-tangan jahil.
disisi lain slogan Rombak total oleh Presiden akan dianggap omong kosong oleh masyarakat dan diduga hanya manufer politik untuk menarik setoran dari oknum-oknum tertentu saja agar lebih Loyal pada Pemerintah, ini wajib diwaspadai karena tidak hanya akan membuat BUMN/PGN dan lain nya merosot secara profit tapi juga akan lebih buruk keadaan nya bagi masyarakat yang notabene user langsung akan terus langsung merasakan dampak nya secara langsung, dan dapat memenacing reaksi negatif terhadap pasar yang tentu akan berdampak anjlok nya harga saham BUMN di pasar saham, ini harus dapat menjadi perhatian pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena akan berbanding terbalik dengan niatan pemerintah memperbaiki BUMN kedepan.
