Terimakasih untuk Kompasiana yang selalu memberi kesempatan saya untuk Mengaktualisasi kan pemikiran lewat tulisan.
Dari Judul mungkin Kita bisa sedikit punya gambaran arah tulisan ini, namun apakah patut bangsa ini mengkaitkan 3 program kerja yang dilakukan oleh 3 institusi yang tidak sedikit pembiayaan nya oleh rakyat.
Mengapa saya kaitkan 3 institusi itu pada 1frame, semata saya melihat korelasi kuat akhir-akhir ini dari aktivitas ketiga element tersebut, bahkan jauh hari ada indikasi janggal yang membuat kubu-kubu politik melemah/menguat dampak dari aktivitas ke3 instrumen tersebut.
Kita mulai dari KPU sehubungan dengan penyelengara pemilu, sejati nya pelaksana pemilu tidak terkait dengan pemerintahan, lalu dimana keterkaittan tersebut, saat seleksi akhir wawancara dengan pemerintah, saat berjibaku diDPR yang notabene lebih dominan utusan partai dari pada mewakili konstituante nya, ini kelemahan sistem yang harus dikoreksi.
Beranjak ke KPK yang katanya komitioner nya indevendent dan memiliki integritas, namun pada praktek nya seperti kita lihat banyak PR yang diabaikan dan mencari masalah baru, padahal jika salah satu target nya mengembalikan kekayaan Negara yang di korupsi, BLBI lebih potensial dan sudah memiliki bukti permulaan juga dapat multifliyer effek yang luarbiasa atau RS sumber waras dan kasus bus way misalkan, klo mau yang skala lebih kecil jika BLBI dianggap terlalu besar, atau century yang belom terlalu lama dan nilai nya fantastis 6,7triliyun yang jelas dapat dirunut bahkan bisa dimulai dari isue aliran dana yang sampai ke ibas misalnya.Â
Lalu kita bicara program global yang banyak menyudutkan ummat islam sebagai pelaku dan aktor dari aksi-aksi teroris, teroris bukan barang baru, namun boming ketika wtc meletup oleh kapal komersil yang konon kata nya ditumpangi oleh teroris versi amerika, lalu As meloby PBB untuk menjadikan itu program international dan akan mensuport logistik, pengetahuan, dana dan lain nya bagi setiap negara yang ingin berperan aktif memberantas teroris dan aneh nya lagi sejak itu jadi banyak teroris yang sebelum nya anak madrasah, anak pesantren, kalangan pengajian rame-rame jadi teroris dan jadi trand dilingkungan islam jadi teroris apakah ini kebetulan?, Dibuat, atau memang begitu realita nya?!
Ketiga paragraf diatas bercerita tentang mukoddimah judul yang belum terhubung antara satu dan yang lain nya, lalu dimana kaitan nya?!
Ketika kita bicara Negara dan Pemerintah maka kita tidak bicara Seorang President atau DPR/MPR atau lain nya tapi bicara termasuk semua instrument yang ada didalam nya, seperti Kepolisian, aparatur sipil negara, BUMN, termasuk KPK dan KPU, maka kecendrungan saling mempengaruhi antar satu sama lain memiliki keterikatan kuat dan ini mereka lakukan lewat  metode sosiologi dan yuridis selain loby dan negosiasi tentu nya.
Berangkat ke situasi kekinian ada yang mengusik, mengapa pelaksana pemilu pada saat yang bersamaan bisa jadi Polisi, jaksa, hakim, Contoh soal misal nya dalam kasus tercoblos nya surat suara baik di luar negeri atau didalam negeri atau ditemukan nya surat suara berkontener yang belakangan dibilang Hoax, disini dapat kita lihat, KPU Sangat super power, dia melalukan inspeksi, kemudian menganalisa nya (lidik&penyidikan) kemudian memponis dengan mempublikasikan bahwa itu tidak terjadi apa-apa tapi hanya Hoax, siapapun yang punya akal dan nurani pasti terherN sekaligus kagum, begitu hebat nya KPU melaksanakan tugas nya bahkan melampaui tupoksi nya, tentu masyarakat melihat ada yang aneh... Dan akhir nya berkesimpulan "klo begitu masalah pemilu beres niech ama KPU" akhir nya ramai-ramai membuat pengaduan, semua masalah pemilu diadukan pada Ka Pe U, namun sangat disayangkan ternyata berbuah kekecewaan, karena dirasa oleh masyrakat KPU tidak profetional dan Netral.
