Masih dengan Perebutan Freeport

Siapa yang tidak mengenal ibu mentri keuangan Indonesia yang memiliki segudang prestasi dimana kecerdasannya pun diakui oleh dunia. Dalam perombakan kabinet presiden Joko Widodo, yang paling menjadi sorotan adalah posisi Mentri Keuangan (Menkeu) yang di isi kembali oleh Sri Mulyani Indrawati, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia yang akan menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro. Menjadi bagian dari Bank Dunia membuat namanya semakin tersohor tidak hanya di sisi-sisi Indonesia. 

Namun Indonesia waktu itu mungkin belum melihat potensi kecerdasan yang dimiliki Sri Mulyani hingga Sri mulyani menduduki kursi Bank Dunia. Namun rasa nasionalisme yang begitu tinggi, membawa Sri Mulyani kembali ke Indonesia meninggalkan gaji yang terhitung tingi demi menstabilkan perekonomian Indonesia.

Satu tahun berjalan dalam kabinet presiden Joko Widodo, Sri Mulyani sudah banyak memperbaiki keuangan Indonesia. Salah satunya berita terhangat yang menjadi buah bibir masyarakat umum terutama pada masyarakat ujung timur Negara Republik Indonesia yakni Papua. Pada hari rabu, 30 Agustus 2017 di laman facebook ibu Sri Mulyani menuturkan "Setelah 50 tahun dimiliki oleh pihak asing, pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berhasil menguasai 51 persen saham Freeport sehingga menjadi milik Republik Indonesia. Suatu hasil perundingan yang luar biasa. Selama ini, saham pemerintah Indonesia hanya 9,36%".

Dengan keberhasilan negosiasi ini, Sri Mulyani Indrawati meyakini penerimaan Negara yang didapat bisa lebih besar. Wanita berkacamata asal lampung itu menuturkan, bahwasannya prosen negosiasi antara pemerintah dengan Freeport sempat berjalan tidak mudah. Meskipun demikian, sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat menginginkan kerja sama antara dua pihak bisa dirampungkan dengan sebaik-baiknya.

"Beliau menghendaki agar Negara Indonesia mendapat manfaat yang optimal dari keberadaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua tersebut" kata mantan Petinggi Bank Dunia Tersebut.

Presiden Joko Widodo memberikan  mandat kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memimpin tim perundingan dengan pihak Freeport. Pada tanggal 27 Agustus 2017 lalu ahirnya kesepakatan ahir pun disetujui oleh kedua pihak.

Berikut ini adalah kesepakatan ahir yang telah disetujui antara pemerintah dengan pihak Freeport yang telah dicapai:

• Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK), bukan nberupa kontrak Karya (KK).
• Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintahan dan PT Freeport Indonesia.
• PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah haryus selesai 2022, kecuali terdapat kondosi force majeur.
• Stabilitas penerimaan Negara. Penerimaan Negara secara agregat lebih besar disbanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiscal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indoneisa.

Didukung dengan kecerdasan Mentri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang begitu cerdasnya hingga mampu meluluhkan ketangguhan pihak Freeport yang selama ini menguasai begitu gigihnya, sampai pada ahirnya kini 51% saham Freeport sudah menjadi hak milik Indonesia.