Kondisi geografis Indonesia dengan gunung, lembah, dan sungai, secara  fisik memang dapat memisahkan lokasi tempat tinggal penduduk dengan  sekolah, pasar, serta pemukiman lain.
Untuk itu, diperlukan adanya jembatan sebagai akses penyeberangan dan penghubung antar wilayah.
Guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu, pemerintahan Presiden Joko  Widodo bertekad untuk membangun jembatan gantung di berbagai wilayah.
Hal itu agar konektivitas antar wilayah dapat tersambung, dan mobilisasi warga serta barang tak terganggu.
Dalam dua tahun terakhir, progres pembangunan jembatan gantung oleh  Kementerian PUPR sangat signifikan. Terdapat 32 jembatan yang telah  beroperasi dalam dua tahun.
Sejak 2015 lalu, seiring dengan tingginya kebutuhan dan mengingat  keterbatasan pendanaan dari Pemda, maka Pemerintah Pusat melalui  Kementerian PUPR berinisiatif membangun jembatan gantung di berbagai  provinsi.
Selama ini banyak jembatan gantung perdesaan dibangun secara swadaya  dengan teknologi seadanya, sehingga dari segi keamanan dan desain bisa  dikatakan kurang layak.
Pada 2015, Kementerian PUPR telah membangun 10 jembatan gantung.  Kemudian pada tahun 2016 telah dibangun 7 jembatan gantung di lima  daerah dengan dana senilai Rp 50 miliar.
Dan, pada tahun 2017 Kementerian PUPR membangun 13 jembatan gantung yang tersebar di sejumlah daerah.
Berikutnya pada tahun 2018, 17 jembatan gantung telah direncanakan untuk  dibangun. Sebanyak 17 jembatan tersebut tersebar di lima daerah yaitu  di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) sebanyak 2 buah, Sumatera Utara  sebanyak 3 buah, Kalimantan Tengah sebanyak 2 buah, dan Provinsi Banten  sebanyak 7 buah. Sementara untuk Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa  Tengah akan dibangun masing-masing sebanyak 1 buah.
Di kemudian hari, Presiden Jokowi menargetkan untuk membangun jembatan  gantung sebanyak 300 buah di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan  laporan dari masyarakat agar mereka tidak lagi terisolasi.
