Mohon tunggu...
Aryono Putranto
Aryono Putranto Mohon Tunggu... Seorang pembelajar yang tinggal di kota pelajar

(semoga) menjadi penulis yang kritis

Selanjutnya

Tutup

Edukasi

Penanaman Nilai Kebangsaan pada Mahasiswa di Era Teknologi Informasi pada Negara Demokratis

12 Juni 2019   15:03 Diperbarui: 12 Juni 2019   15:26 0 0 0 Mohon Tunggu...

Oleh: Ignatius Aryono Putranto

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

E-mail: aryono_1@yahoo.com

'This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs and traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke' - Ir. Soekarno

Satu kalimat dari Proklamator Republik Indonesia tersebut terasa semakin menusuk dalam relung hati di era sekarang ini. Bung Karno (sapaan akrab beliau) tentu sangat paham apa makna kebangsaan pada era tersebut. Kalimat yang beliau sampaikan memang akan sangat relevan karena pada masa itu, Indonesia masih sangat hijau untuk disebut negara merdeka. Masih sangat muda setelah sekian lama berada di bawah kolonialisme negara-negara lainnya. 

Tetapi entah kenapa, beberapa hari ini saya merenungkan kembali dan ternyata merasakan bahwa kalimat Bung Karno tersebut juga masih sangat relevan di Indonesia sekarang ini. Di era ketika Indonesia sudah lebih dari setengah abad merasakan kemerdekaan, di saat negeri tercinta ini sudah mulai mampu dalam memberikan warna dalam dinamika antar negara di dunia. Lantas terbersit tanya dalam hati saya: kenapa justru saat ini kalimat tersebut menjadi semakin relevan?

Memang saat ini Indonesia sudah merasakan terbebas dari kolonialisme negara lain. Meskipun sudah lepas dari kolonialisme, tetapi saat ini Indonesia harus menghadapi beberapa peristiwa yang juga berkaitan dengan identitas kebangsaan. Masih lekat dalam ingatan kita beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini, misalnya kegiatan provokasi dari sekelompok orang yang mengarah kepada isu-isu ras dan agama, munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan yang memiliki pandangan-pandangan radikal sehingga berpotensi merusak nilai kebangsaan. Indonesia adalah negara yang mengutamakan asas demokrasi. 

Konsep negara demokrasi, sebagaimana dicetuskan oleh Abraham Lincoln adalah negara (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi ini di satu sisi menjadikan pemerintahan yang berjalan idealnya mengusung ideologi pro-rakyat dan di sisi yang lain memerlukan adanya partisipasi dari rakyat. Hosch-Dayican (2009) menyatakan bahwa salah satu karakteristik demokrasi adalah adanya partisipasi dari rakyat sebagai instrumen utama dalam menjalankan praktik pemerintahan oleh rakyat. 

Sayangnya konsep demokrasi ini disalahartikan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka dengan mudahnya berusaha merusak konsep demokrasi dan mencederai nilai kebangsaan dengan cara menyebarkan berita-berita yang tidak valid dan hanya berisi kebohongan, provokatif, dan rentan memecah bangsa ini.

Pencederaan nilai kebangsaan dan konsep demokrasi akhir-akhir ini semakin merajalela seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang dapat digunakan dengan sangat mudah oleh berbagai kalangan masyarakat. Laudon (2014) menyatakan bahwa tidak seorangpun yang memiliki internet. Hal ini menjadi salah satu kerentanan internet dan segala hal yang berkaitan dengannya (internet of things). Kerentanan ini semakin terwujud dengan banyaknya berita-berita yang tidak valid dan informasi-informasi provokatif yang banyak tersebar di dunia maya. Para pelaku yang tidak bertanggungjawab tersebut sadar bahwa karena tidak ada satu orangpun yang memiliki internet, maka mereka bisa menyebarkan berita-berita dan informasi-informasi tersebut secara masif. 

Salah satu karakteristik internet adalah kemampuan penyebaran informasi yang sangat tinggi. Maka ketika beberapa berita dan informasi yang dapat mencederai nilai kebangsaan tersebut beredar luas melalui dunia maya, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Era teknologi informasi (bagi beberapa pihak bahkan menyebut era informasi) memang ditandai dengan semakin banyaknya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk mahasiswa. Hal ini memunculkan kerentanan terutama dalam hal kualitas informasi yang diterima oleh pengguna. 

Saat ini masyarakat kita sedang merasakan hidup di negara demokratis yang pada kenyataannya justru mencederai arti demokratis itu sendiri. Kebebasan berpendapat yang selama ini dianggap mewakili elemen demokratis, pada beberapa peristiwa justru menjadi kebebasan berpendapat yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya informasi yang beredar melalui sarana teknologi informasi dan sangat diragukan kebenarannya. Informasi-informasi tersebut cenderung menyesatkan dan menyudutkan golongan-golongan tertentu sehingga dapat mencederai nilai-nilai kebangsaan dalam diri masyarakat Indonesia.

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah mahasiswa sangat besar. Hal ini tercermin dari jumlah perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) tercatat sebanyak 4.504 unit. Dengan banyaknya perguruan tinggi yang sekaligus banyak mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana, maka penanaman nilai kebangsaan di universitas menjadi sangat penting. 

Apalagi di era teknologi informasi seperti saat ini, mahasiswa sebagai kaum intelektual tentu juga sangat lekat dengan piranti berbasis teknologi informasi yang mampu menawarkan ketersediaan berbagai macam informasi. Banyaknya konten informasi dari sarana teknologi informasi digital yang rentan mencederai nilai kebangsaan juga tidak menutup kemungkinan masuk ke dalam kalangan mahasiswa. Jika para mahasiswa yang demikian banyak jumlahnya tidak dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, bisa muncul kemungkinan mereka akan terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. 

Penanaman nilai-nilai kebangsaan ini bisa menjadi perwujudan dari prinsip kemanusiaan (humanitis) yang juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip demokrasi. Hal ini seperti yang dituliskan oleh Nussbaum (2010) dalam bukunya yang berjudul Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, sebagaimana tercantum dalam tulisan Di Leo (2013), Nussbaum mengemukakan bahwa penyerangan terhadap kemanusiaan, dapat juga diartikan sebagai penyerangan terhadap pendidikan yang demokratis.

Seperti yang pernah saya alami ketika mengikuti kegiatan pelatihan tentang kebangsaan di sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam di Magelang, semua peserta pada kegiatan tersebut adalah mahasiswa yang memiliki perbedaan latar belakang (agama, pendidikan, dan lainnya) tetapi memiliki kesamaan dalam satu hal yaitu sama-sama memiliki niat dan semangat untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman di negara ini. Banyak pelajaran menarik yang kami dapatkan di sana, bahkan kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari para dosen, baik dosen yang mengutus kami untuk mengikuti kegiatan tersebut (karena kami berasal dari berbagai perguruan tinggi) maupun para dosen di tempat kami mengikuti kegiatan tersebut. 

Saya secara pribadi merasakan bahwa ketika kegiatan berbasis kebangsaan seperti ini juga mendapat dukungan dari para dosen maupun institusi perguruan tinggi, maka hal ini dapat semakin menguatkan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam diri para mahasiswa. Selain itu, dengan adanya peran dari institusi perguruan tinggi, juga akan semakin menguatkan imej perguruan tinggi sebagai lembaga yang berfokus pada bidang pendidikan. Kondisi ini akan semakin menguatkan hubungan antara pendidikan (demokratis) dengan nilai-nilai kebangsaan. 

Apabila kekuatan hubungan ini dapat selalu dipertahankan terutama di era teknologi informasi semacam ini, maka akan semakin terwujud juga sistem pendidikan tinggi yang berakar dari karakteristik utama  sistem tersebut yaitu lebih mengutamakan nilai-nilai universal. Seperti yang diargumentasikan oleh Martin Trow sebagaimana dikutip oleh Barnett (2012). Trow mengatakan bahwa karakteristik pendidikan tinggi, kurikulum, dan pedagogi telah mengalami perubahan dari sistem elit menuju kepada sistem yang lebih universal. 

Saya sependapat dengan argumen ini. Ketika institusi pendidikan tinggi (dan segala komponennya, termasuk mahasiswa) mampu menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan menjadikannya sebagai bagian dari pendidikan, maka institusi pendidikan tersebut akan cenderung lebih mudah dalam menerima nilai-nilai yang bersifat universal. Institusi pendidikan dan segala komponennya akan lebih terbuka dalam berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat plural.

Untuk mengakhiri tulisan singkat ini, saya akan kembali kepada kalimat dari Bung Karno yang telah saya tuliskan di awal, yaitu ketika nilai kebangsaan sudah semakin tertanam kuat dalam diri mahasiswa dan salah satu pihak yang terlibat dalam proses ini adalah institusi perguruan tinggi, maka saya yakin bahwa semua elemen dalam dunia pendidikan tinggi akan mampu mewujudkan negara Indonesia yang satu, tidak akan terpecah belah oleh provokasi apapun di tengah dunia yang penuh dengan keterlibatan sarana teknologi informasi.