Ruang Dialog Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru

Pemerintah sudah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang masih menimbulkan polemik dikalangan masyarakat dan pengamat.

Kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan dengan istilah policy. Jika terjadi polemik dalam sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah sesuatu yang wajar. 

Kebijakan perlu pengkajian yang dalam, karen menyangkut harkat hidup orang banyak. Tidak perlu anti dengan berbagai macam tanggapan atas kebijakan yang diambil. Malah ini bisa menjadi masukkan untuk mematangkan kembali kebijakan yang sudah diambil. Bukan sesuatu yang tabu jika terjadi perubahan kebijakan karena evaluasi sangat dimungkinkan.

Esensi Kebijakan 

Kebijakan yang diambil pemerintah tidak perlu buru-buru, perlu memperhatikan banyak hal termsuk didalamnya keikutsertaan masyarakat luas. Perlu dicermati bahwa kebijkan ini hendahnya dibicarakan dalam ruang publik. 

Partisipai publik menjadi penting untuk diakomodir. Kebijakan memindahkan ibu kota bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di DKI Jakarta. Ini selaras, bahwa kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yanitu dengan tindakan terarah (Hoogerwerf dalam Sjahrir, 1988:66).

Muncul sebuah pertanyaan, apakah kebijakan memindahkan IKN ke Pulau Kalimantan adalah solusi yang tepat. Jangan sampai keinginan mengatasi masalah, dikemudian hari justru menimbulkan masalah baru. 

Memang pada tahun lalu pemerintah telah melaksanakan berbagi agenda besar berkaitan pemindahan IKN, yaitu penyusunan dan penyelesaian rencana induk, penyusunan kajian lingkungan hidup, serta peyususna tata ruang. Agar pemindahan IKN bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah gagasan yang tepat dalam mengatasi masalah yang ada di DKI Jakarta.

ekonomi.bisnis.com

Evaluasi