Mohon tunggu...
ifa avianty
ifa avianty Mohon Tunggu... -

Saya seorang penulis, ibu rumah tangga, senang membaca, memasak, dan kerja2 kreatif lainnya.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Ketika Ibu-ibu Membincang Bonus Demografi

21 September 2016   14:49 Diperbarui: 21 September 2016   15:22 57
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="pembentukan karakter penduduk usia produktif "][/caption]Saya pertama kali mendapat istilah demografi itu duluuu sekali, sekian puluh tahun yang lalu ketika belajar Geografi di bangku SMP. Guru Geografi saya yang cantik dan baik hati itu menerangkan dengan baik, sehingga ingatan saya tentang ilmu tersebut masih cukup baik hingga sekarang. Diantara pelajaran tentang Demografi tersebut adalah semakin banyak jumlah penduduk usia produktif di sebuah Negara, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapat Negara tersebut, diiringi juga semakin banyak yang harus dipersiapkan oleh pemerintahnya.

Menurut perkiraan dan perhitungan, Indonesia pada tahun 2020-2030 akan mengalami bonus demografi, yaitu sebuah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai jumlah yang lebih besar dari jumlah penduduk usia nonproduktif. Pada masa itu penduduk usia produktif bahkan diperkirakan mencapai 70% dari total jumlah penduduk. Terbayang kan, konsekuensi apa yang harus dihadapi oleh negeri ini, disamping tentu saja keuntungannya?

Keuntungannya yang jelas, adalah banyak tersedianya sumber daya manusia, mulai dari yang terdidik, trampil, dan ahli, hingga yang ‘enggak bisa apa-apa dan enggak bisa diapa-apakan’. Maksud criteria yang terakhir itu adalah golongan ‘terparah’ yang ada di sebuah Negara, yang mana dia tidak punya ketrampilan dan tidak terdidik, dilengkapi dengan etos kerja serta etos belajar yang buruk. Maunya disuapi, terima fasilitas, tapi tidak mau berusaha. Inilah yang terjadi pada sebagian besar kaum pengangguran yang kemudian mengarah pada perbuatan criminal.

Keuntungan lainnya, masih tentang SDM, kali ini tentang kualitasnya. Dalam jumlah yang sebanyak itu, pasti akan ditemukan the new rising stars, yang berkarakter, cerdas, kreatif, peduli, dan bersih. Masak sih dari jumlah segitu banyak, tidak ketemu yang kayak begini? Ibaratnya menyaring tepung, ya ada yang berkutu, yang bercampur pasir atau kotoran, kan pasti ada yang bersih juga. Demikian pula SDM. Nah dengan kualitas SDM yang baik, pasti pemanfaatan sumber daya alam juga akan lebih baik, lebih bijak, dan lebih memihak pada rakyat. Demikian pula jalannya pemerintahan kelak, mestinya akan bisa lebih baik.

Konsekuensinya, memang banyak yang harus disiapkan oleh pemerintah sekarang. Sebut saja sarana pendidikan, kesehatan, serta pengupayaan kecukupan kebutuhan pokok, selain juga penyediaan lapangan kerja yang berimbang. Maksudnya lapangan kerja yang berimbang, lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai level. Kasus masih banyaknya orang pintar dan cerdas yang ‘diakuisisi’ Negara lain atau perusahaan asing, cukup menyedihkan. Kenapa?

Salah satu penyebab adalah rendahnya penghargaan terhadap tenaga kerja terdidik, trampil dan ahli di sini. Yuk bandingkan gaji PNS, guru sekolah swasta di pinggiran,  dengan gaji Engineer level manager di Petroleum Company milik asing, padahal latar belakang pendidikan sama, misalnya. Hehehe, no offense ah. Ini kan hanya pengamatan para ibu-ibu yang seringkali miris suaminya kerja keras dari pagi hingga malam, senin hingga kadang minggu, tapi belum cukup juga untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bermutu. Ini juga hasil pengamatan dari para karyawan perusahaan ‘biasa’ yang gajinya 10 koma, alias habis tanggal sepuluh terus koma, untuk kemudian mati suri dan mati betulan. Malah ada teman saya, masih single, gajinya 5 koma. Dia karyawati swasta level SMA yang gajinya hanya 500 ribu perbulan. Hah? Gini hari, 500 cukup apa yaaa?

Jangan marah, jangan baper, jangan menuduh saya anti ini dan itu. Itu fenomena, masak enggak boleh dibicarakan? Yang jelas, itu merupakan konsekuensi yang harus dipikirkan bersama, tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh para pemilik lapangan pekerjaan, pemilik modal, dan semua pihak yang harusnya bisa membantu. Semakin banyak penduduk usia produktif, bukan hanya berbahagia dengan semakin banyaknya tenaga kerja.

Mau kerja dimana mereka? Mau dibayar pakai apa? Mau dikasih makan apa keluarga mereka? Miris enggak, membayangkan gaji dosen sama dengan harga netbook yang terbaru? Miris enggak, membayangkan gaji PNS lebih sedikit daripada uang yang diperlukan untuk sebuah netbook gaming terbaru yang harganya menyentuh 16 jutaan? Miris enggak, membayangkan uang muka buku yang diterbitkan yang diterima seorang penulis bahkan lebih kecil dari gaji pokok supir di Jabodetabek? Hari gini….bagaimana dengan hari depan? ^errrr…semoga lebih baik….

Bagaimana penduduk usia produktif itu akan menjadi warga kualitas prima jika kebutuhan pokoknya sulit terpenuhi, kebutuhan pendidikan dan kesehatan tak tercukupi dengan baik, dan…keahliannya tak dihargai dengan baik?

Saya optimis, pemerintah kita dari masa ke masa berusaha memperbaiki ini semua. Bukan tidak ada usaha. Hanya mungkin laju inflasi yang sudah terlalu jauh jaraknya dengan pemerintah dan seluruh rakyat yang terengah-engah mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Itulah sebabnya ada aneka iuran seperti BPJS kesehatan, dari pemerintah. Itu sebabnya banyak pihak menginisiasi pengembangan sector UKM. Dan inilah sebabnya banyak pihak menggagas banyak program pendidikan alternative. Bukankah Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak berusaha ke sana? Paling tidak, kita sama-sama berusaha agar laju bonus demografi kita enggak terlalu senjang dengan laju inflasi ekonomi dunia ya….

[caption caption="penduduk usia produktif butuh pendidikan berkualitas "]

[/caption]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun