Jika mendengar kata politik, orang sudah banyak yang alergi karena yang diayangkan politik adalah sebuah upaya untuk meraiih dan mempertahankan kekuasaan dengan cara yang licik dan kotor. Dalam politik dikenal ungkapan, tidak ada kawan dan lawan yang sejati, tetapi yang ada adalah kepentingan sejati. Banyak orang yang untuk bersatu atau berpisah karena kepentingan politik.
Orang akan makin banyak alergi jika politik dikaitkan dengan masjid, sebuah bangunan yang sakral, rumah Allah, tempat ibadah umat Islam. Mana mungkin politik yang licik dan kotor disandingkan dengan masjid yang suci? Mungkin saja pertanyaan tersebut muncul bagi orang yang belum paham kaitan antara masjid dan politik.
Anggapan tentang politik yang cenderung negatif tersebut mengacu kepada fenomena yang terjadi pada pilkada atau pemilu. Itulah yang disebut sebagai politik praktis, padahal yang politik tidak hanya bicara tentang kekuasaan, tetapi juga pendidikan politik.
Masjid dapat menjadi sarana yang strategis untuk melakukan pendidikan politik, karena masjid adalah tempat berkumpul dan bertemunya banyak orang yang akan melaksanakan ibadah, sehingga lebih mudah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurut Sunatra (2016:42), pendidikan politik adalah upaya edukatif dan intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
Rusadi Kantaprawira (2004) mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik wara Negara dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya. Sedangkan Surono mengatakan bahwa pendidikan politik adalah usaha untuk mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga negara dalam berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Berdasarkan kepada tiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk warga negara yang melek politik, menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagai bentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Ketika seorang khatib Jumat atau penceramah mengajak jamaah untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, mengajak untuk menolong kaum lemah, mengajak untuk mencintai tanah air sebagai bagian daripada iman, mengajak untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengajak untuk hidup saling menghargai dan saling menghormati baik dengan umat seagama maupun berbeda agama, mengajak untuk memilih pemimpin yang jujur dan adil, hal tersebut adalah bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan di dalam masjid.
Hal yang tidak boleh dilakukan adalah politisasi masjid. Hal tersebut kadang terjadi menjelang pilkada atau pemilu. Tema-tema khutbah atau pengajian banyak yang bertema politik, pengajian pun dihadiri oleh tokoh yang menjadi kontestan pada pilkada atau pemilu. Khatib atau penceramah kadang mengeluarkan fatwa-fatwa yang tendensius.
Ada aksi membagi-bagi sarung, kerudung, Alquran bergambar tokoh politik. Bahkan yang menggelitik seorang tokoh yang ingin dipilih menyumbang batu, semen, pasir, dan pasir kepad sebuah masjid, tapi ketika dia kalah, pengelola masjid tersebut wajib mengembalikan bantuan yang telah diberikannya.
Menurut Saya, salah satu contoh bahwa masjid telah dipolitisi adalah pada Pilkada DKI. Benturan antar pendukung calon gubernur dan buntut kasus penodaan QS Al Maidah ayat 51 oleh Ahok menyebabkan adanya penolakan menyolati jenazah pendukung Ahok sampai ada “drama” penolakan kedatangan cawagub Djarot Saeful Hidayat, sampai ada pengurus masjid yang dipecat gara-gara mendukung salah satu pasangan calon.
