Mohon tunggu...
Rial Roja
Rial Roja Mohon Tunggu... Editor - Digital Marketing/Content Writer

Mari berbagi cerita dan inspirasi!

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kebijakan Pemerintah dan Era Digital: Apakah Kita Bergerak ke Arah yang Benar?

20 Desember 2024   17:08 Diperbarui: 20 Desember 2024   16:12 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Ipad dan komputer. (Sumber: Pixabay/fancycrave1)

Era digital telah memicu revolusi di hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari komunikasi dan bisnis hingga pendidikan dan pemerintahan. Dengan transformasi yang begitu cepat, timbul pertanyaan krusial: mampukah kebijakan pemerintah mengimbangi perkembangan tersebut dengan cara yang tepat? Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang ada, sekaligus memberikan wawasan segar tentang bagaimana kita dapat mengarungi era digital dengan lebih efektif.

Transformasi Digital dalam Kebijakan Publik

Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mengambil berbagai langkah menuju digitalisasi. Inisiatif seperti layanan e-Government, integrasi data kependudukan, dan digitalisasi usaha kecil dan menengah semuanya mencerminkan komitmen untuk beradaptasi dengan era baru. Kebijakan yang ditujukan untuk membangun infrastruktur digital dan menyediakan akses internet di daerah terpencil merupakan upaya yang patut diapresiasi.

Namun timbul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan tersebut benar-benar memberdayakan masyarakat? Meskipun digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, tanpa kesetaraan pemahaman dan akses, transformasi ini mungkin hanya akan menjadi alat eksklusi dibandingkan inklusi. Di Indonesia, banyak daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan koneksi internet yang stabil, sementara kota-kota besar terus mengadopsi teknologi terkini dengan cepat.

Tantangan Literasi Digital

Salah satu tantangan utama di era digital adalah literasi digital. Kebijakan digital pemerintah seringkali dianggap mudah untuk diadopsi oleh masyarakat, namun hal ini tidak selalu terjadi. Banyak orang, terutama orang lanjut usia dan mereka yang memiliki keterbatasan terhadap teknologi, mengalami kesulitan mengikuti perubahan ini.

Tanpa literasi digital yang memadai, kebijakan berbasis teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan. Contoh konkritnya adalah beralihnya pelayanan publik ke platform digital. Meskipun transisi ini dapat memfasilitasi akses bagi generasi muda, hal ini dapat menimbulkan hambatan yang signifikan bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital.

Kebijakan yang berhasil di era digital harus mencakup program pendidikan dan pelatihan inklusif untuk literasi digital. Pendekatan ini memastikan tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis tetapi juga pemahaman tentang privasi, keamanan data, dan pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi.

Regulasi yang Responsif terhadap Perubahan

Di sisi lain, regulasi di era digital seringkali tertinggal dari inovasi teknologi. Misalnya, peraturan mengenai keamanan data dan privasi terus menimbulkan tantangan yang signifikan. Di dunia di mana data adalah aset paling berharga, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi privasi warganya tanpa menghambat inovasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun