Mohon tunggu...
Idad S Haq
Idad S Haq Mohon Tunggu...

Staf pengajar PTS dengan hobi membagi & memberi. Didalam membagi dipastikan ada pekerjaan memberi, tetapi didalam memberi belum tentu kita membagi.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Sinergi Peran ”ABG Plus-Plus” dalam Kegiatan Hulu Migas untuk Peningkatan Kapasitas Nasional

10 April 2015   21:07 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:16 0 6 7 Mohon Tunggu...
Sinergi Peran ”ABG Plus-Plus” dalam Kegiatan Hulu Migas  untuk Peningkatan Kapasitas Nasional
1428654205519738414

[caption id="attachment_360121" align="aligncenter" width="300" caption="(Sumber gambar: SKK Migas)"][/caption]

Hal pertama yang perlu ditekankan pada awal tulisan ini adalah, bahwa dimohon pembaca tidak mempunyai prasangka negatif terhadap judul tulisan di atas karena mencantumkan kata ”ABG Plus-Plus”. Agar imajinasi pikiran pembaca tidak kemana-mana, baiklah penulis akan sampaikan bahwa yang dimaksud ABG dalam tulisan ini merupakan singkatan dari Akademisi, Bisnis dan Pemerintah (Goverment), sedangkan yang dimaksud dengan ”Plus-Plus” mari kita bahas dalam tulisan ini.

Sesuai dengan tema tulisan dalam rangka menyambut SCM Summit 2015, yaitu ”Peningkatan Peran SDM dan Industri Dalam Negeri dalam Kegiatan Hulu Migas”. Penulis bermaksud mengajak pembaca untuk melihat lebih makro lagi bahwa kedua unsur dalam tema di atas (yaitu SDM dan Industri Dalam Negeri) merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yang terangkum dalam konsep ABG (Akademisi, Bisnis dan Pemerintah).

Agar tema peningkatan peran SDM dan industri (dalam negeri) dalam kegiatan hulu migas dapat dicapai, mari kita lihat dalam kerangka sistem secara keseluruhan agar fungsi dan peran dari masing-masing subsistem ini dapat diketahui dengan baik strukturnya. Sesuai dengan teori sistem, bahwa suatu sistem terdiri dari subsistem-subsistem, dimana pola & perilaku subsistem ini akan berpengaruh terhadap fungsi sistem secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pola & perilaku masing-masing subsistem tersebut, diharapkan kita dapat mengusulkan suatu model solusi yang dapat memperbaiki sistem tersebut (Konsep ABG) secara keseluruhan.

Konsep ”ABG Plus-Plus” dalam kegiatan hulu migas ini akan penulis tinjau dalam kerangka UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK. Dimana kegiatan hulu migas sebagai obyek kajian kita, dapat dirangkum dalam sebuah kata, yaitu teknologi. Teknologi sendiri diartikan sebagai suatu cara/metode sertaproses/produk atas penerapan dan pemanfaatan dari ilmu pengetahuan (sains). Dimana nilai pemanfaatan ini akan digunakan bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, peningkatan mutu kehidupan manusia.

Gambar 1. Ilustrasi Sinergi Peran ABG Plus-Plus

Gambar 1 di atas memperlihatkan ilustrasi tiga roda gigi berwarna biru muda yang merupakan perwujudan dari model Triple helix (Konsep Academics/A, Business/B, dan Goverment/G) sebagai penggerak (aktor) dalam sistem inovasi nasional. Adapun peran masing-masing aktor dalam model Triple helix diuraikan sebagai berikut.

Akademisi berperan sebagai pemasok knowledge dan pengembang teknologi, bisnis atau pihak industri berperan sebagai lokasi dan pengguna teknologi, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memungkinkan interaksi antara pengembang teknologi dan pengguna teknologi. Pada mulanya peran masing-masing aktorpada model Triple helix ini bersifat terpisah (serta linier) dalam proses inovasi, dimana peran masing-masing hanya dibatasi sejauh kapasitas kelembagaannya. Karakteristik model ini menekankan kepada produk inovasi berbasis teknologi tinggi melalui riset (penelitian).

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, ternyata peran institusi pendidikan (akademisi) tidak hanya berkutat pada aspek pengajaran dan penelitian saja (pemasok SDM dan IPTEK), tetapi mulai masuk kepada pengembangan ekonomi regional, yaitu menciptakan perusahaan di bidang teknologi semisal mendirikan inkubator bisnis. Institusi pendidikan tinggi semacam inilah yang disebut sebagai entrepreneurial university, dimana pemanfaatan pengetahuan (teknologi) yang dihasilkan dapat diterapkan tidak hanya kepentingan pengembangan keilmuan semata. Begitupun peran pemerintah tidak hanya sebatas sebagai fasilitator atau regulator, tetapi telah berkembang dimana dapat berperan sebagai pengusaha publik dan pemodal ventura.

Perkembangan selanjutnya dari model Triple helix adalah dilibatkannya masyarakat (pengguna) dalam proses inovasi yang disebut sebagai model Quadruple hellix. Dimana model ini lebih fokus pada penciptaan inovasi yang mengaplikasikan IPTEK yang tersedia dan melibatkan pengguna IPTEK, yaitu masyarakat.

Baiklah sekarang kembali kepada bahasan semula, bagaimana model Triple helix/”ABG Plus-Plus” (atau disebut juga sebagai model Quadruple helix) dapat kita gunakan sebagai landasan teori untuk mencari solusi dalam peningkatan peran SDM dan industri (dalam negeri) dalam kegiatan hulu migas ini. Berikut ditampilkan skematik kerangka berpikirnya.

Gambar 2. Visualisasi Skematik Sinergi Peran ABG Plus-Plus (Quadruple helix)

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Indonesia, bahwa implementasi model Triple helix di negara kita banyak mengalami hambatan, dimana telah diidentifikasi beberapa persoalan utama yang mendasari terjadinya hambatan tersebut di antaranya akan diuraikan sebagai berikut.

Keberadaan dan peran lembaga intermediasi adalah sangat vital, yaitu memfasilitasi dan sebagai penghubung antara pengembang teknologi (akademisi) dengan pengguna teknologi (industri/bisnis). Walaupun keberadaan lembaga intermediasi ini belum dapat bekerja secara efektif di dalam sistem inovasi di negara kita. Kendala utamanya adalah belum terdapatnya keterpaduan antara teknologi yang dikembangkan akademisi (pengembang teknologi) dengan kebutuhan industri.

Saat ini orientasi riset yang dilakukan oleh para akademisi masih “sangat didominasi” pada wilayah riset akademik, yaitu dasar dan terapan, sedangkan wilayah riset yang lebih berorientasi pasar (goal oriented research) masih kurang diminati. Ditambah persoalan belum membudayanya Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan pengembang teknologi, sehingga hal ini berpotensi menjadi persoalan ketika dikomersialkan.

Peran pemerintah untuk mengatasi persoalan di atas, sebenarnya telah dilakukan, yaitu dengan semakin ditambahnya skema insentif dana riset yang lebih berorientasi kepada kebutuhan industri (Skema Kemenristek dan Dikti). Upaya ini dilakukan agar orientasi pengembangan teknologi berubah dari supply-push kepada demand-driven. Kemudian dari sisi peraturan, telah ada payung hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual (UU 28/2014).

Peran Industri dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

SKK Migas sendiri telah mengidentifikasi bahwa dalam kegiatan usaha hulu migas perlu dikembangkan 5 (lima) komoditas utama, yaitu: EPCI, Pemboran, Kapal, Pipa dan Turbomachinery. Ini merupakan peluang dari pengguna teknologi (industri)kepada pengembang teknologi (akademisi) dan hal ini merupakan upaya demand-driven. Disinilah peran penting lembaga intermediasi, agar bisa menghubungkan antara kebutuhan industri dengan akademisi.

Dengan upaya riset pengembang teknologi yang lebih berorientasi kepada permintaan industri (demand-driven), diharapkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi ini semakin dapat meningkatkan kandungan dalam negeri (TKDN), sebagaiman ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 3. Upaya peningkatanTKDN (Sumber gambar: SKK Migas)

Adapun rangsangan yang diberikan pemerintah kepada pihak industri, agar industri dalam negeri semakin tumbuh dan berkembang adalah dengan disediakan beberapa insentif yang menarik, yaitu keringanan pajak dan permodalan, serta akses pasar yang terjamin.

Agar pihak industri (pengguna teknologi) tertarik dan terlibat juga dalam pembiayaan kegiatan riset pengembangan teknologi, dimana hal ini bisa dilakukan dalam skema dana riset bersama perguruan tinggi. Berdasarkan payung hukum PP 35/2007 dinyatakan bahwa badan usaha (industri) yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa insentif yang diberikan tersebut berbentuk insentif perpajakan, kepabeanan dan/atau bantuan teknis penelitian & pengembangan.

Begitupun keterlibatan sektor perbankan nasional (Bank BUMN/BUMD) semakin nyata terlihat sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 4. Partisipasi Perbankan Nasional (Sumber gambar: SKK Migas)

Berdasarkan Gambar 4 di atas terlihat bahwa setiap tahun nilai transaksi terus mengalami peningkatan, dimana nilai transaksi ini termasuk juga belanja modal migas yang nantinya modal tersebut akan dikembalikan kepada negara melalui mekanisme “cost recovery”. Dimana dukungan pendanaan proyek migas oleh perbankan nasional (BUMN/BUMD) ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas nasional sektor migas.

Upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produk barang dan jasa sektor hulu migas terus dilakukan. Jaminan akses pasar untuk produk & jasa telah diberikan pemerintah kepada industri. Produk teknologi buatan dalam negeri telah dijamin dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga menghilangkan kekhawatiran akan kehandalan produk teknologi yang telah dibuat tersebut. Upaya ini akan mengurangi kecenderungan pembelian teknologi dari luar (asing). Keterlibatan BUMN pada proyek hulu migas dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5. Keterlibatan BUMN (Sumber gambar: SKK Migas)

Hal ini ditambah pula dengan keberadaan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas. Berdasarkan peraturan ini telah ditetapkan target TKDN untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Roadmap pencapaian target TKDN pada kegiatan usaha hulu migas akan segera ditetapkan oleh Ditjen Migas Kementrian ESDM. Trend peningkatan capaian komitmen TKDN untuk setiap tahun dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6. Komitmen TKDN (Sumber gambar: SKK Migas)

Peningkatan TKDN sektor migas didukung pula dengan langkah pemerintah telah mengeluarkan Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN), dimana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa diwajibkan menggunakan buku ini. Buku APDN merupakan acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan. Di dalam Buku APDN terdapat lebih dari 2.000 perusahaan yang berperan dalam penyediaan barang dan jasa dengan prioritas utama untuk sekitar 300 produsen dalam negeri.

Selain itu diatur pula, bahwa setiap kontraktor, produsen dalam negeri dan penyedia barang atau jasa yang melakukan pengadaan barang atau jasa pada kegiatan usaha hulu migas, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang atau jasa

Kembali kepada bahasan Gambar 2 pada bagian muka, bahwaperan apa lagi yang diemban perguruan tinggi di Indonesia selain sebagai pengembang teknologi dan pemasok SDM? Ternyata sesuai amanat UU Pendidikan Tinggi, bahwa tugas perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya terpaku pada pendidikan dan pengajaran saja, tetapi diberi tugas mulia yaitu mendarmakan IPTEKS yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut sebagai pengabdian pada masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi).

Agar asas kemanfaatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi semakin nyata kemanfaatannya, hal ini perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Dimana perlu reorientasi atau perubahan cara pandang dari sivitas akademika bahwa masyarakat tidak sekedar dijadikan obyek pengabdian semata tetapi lebih ditekankan kepada mentransformasi menjadi subyek dalam pembangunan (atau pemberdayaan masyarakat).

Hal ini didukung juga oleh UU Sistem Nasional P3IPTEK yang telah mengamanatkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam hal kegiatan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan IPTEK. Filosofi peran serta masyarakat ini sebenarnya merupakan upaya dalam mentransformasi masyarakat menjadi subyek dalam ketiga hal kegiatan IPTEK tersebut, sehingga melaui hal ini diharapkan budaya inovasi dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Begitu pun aktor bisnis/industri (dalam negeri) perlu melakukan dan berperan dalam upaya penumbuhan budaya inovasi di masyarakat. Sebagaimana telah terjadi di negara-negara maju bahwa ide-ide inovasi banyak terdapat di masyarakat dan hal ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh industri di negara maju untuk pengembangan produk yang dihasilkannya.

Inisiatif SKK Migas bekerja sama dengan media Kompasiana mengajak Kompasianer untuk menulis dalam Blog Competition Hulu Migas, kegiatan ini merupakan salah satu cara melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaring ide dan gagasan (inovasi) berkaitan dengan permasalahan migas di negara kita.

Perlu dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat yang tidak hanya karena menjalankan kewajiban perusahaan semata sebagaimana tercantum dalam peraturan dan perundang-undangan. Implementasi CSR yang berkualitas sebagaimana terangkum dalam konsep Tripple Bottom Lines (profit, planet, dan people), yaitu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dengan memperhatikan aspek lingkungan (planet). Dimana dalam aspek pembangunan manusia tersebut sudah terkandung filosofi mentransformasi masyarakat menjadikan sebagai subyek dalam pembangunan.

Peran Pertamina dalam Peningkatan SDM Migas

Peran perguruan tinggi (akademisi) sebagai penyedia SDM berkualitas dalam sektor migas perlu ditingkatkan lagi. Walaupun kenyataannya di Indonesia hanya beberapa perguruan tinggi saja (dibawah 10 PT) yang membuka program studi teknik perminyakan. Atas dasar kebutuhan akan tenaga kerja profesional yang andal serta siap diterjunkan mendorong Pertamina menyiapkan Corporate University.

Universitas yang diberi nama Pertamina Corporate University (PCU) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat mengimbangi perkembangan bisnis Pertamina. Dimana trend pada saat ini perusahaan migas dunia lainnya telah memiliki universitas. Kebutuhan akan riset dan pengembangan menjadi landasan kuat dalam menggapai visi Pertamina sebagai Energizing Asia 2025.

Konsep implementasi dan pengembangan PCU digambarkan dalam bentuk PCU Architecture yang ditujukan untuk membangun program berdasarkan skill group dan berorientasi bisnis, 2-3 tahun development paths dan best-in-class learning. Dimana kedepannya PCU ini akan memiliki 5 (lima) sekolah dengan misi yang berbeda.







Sekolah




Misi






1.Business Academies




Memenuhi kebutuhan bisnis yang menjadi prioritas dengan mempercepat penguasaan kemampuan tertentu untuk pekerja yang telah diseleksi, melalui tindakan belajar yang nyata (real-life action learning).






2.Competency Schools




Memberikan pelatihan dan akreditasi kepada seluruh pekerja Pertamina terhadap kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini dan pengembangan karir masa depan






3.Leadership-Corporate Culture & HR Academy




Mengembangkan kemampuan kepemimpinan (difokuskan kepada level manajer, eksekutif dan high potentials employee)yang telah dimilikinya dan tumbuh menjadi generasi pemimpin masa depan






4.Supplier & Customer School




Meningkatkan kemampuan suplier Pertamina & pelanggan, khususnya Indonesian SMEs

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2