Melihat potensi perkembangan produk halal dunia, Indonesia harus segara berbenah dan mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan industri halal.Â
Menurut The State of the Global Islamic Economy Report tahun 2018, Indonesia masih berada di luar 10 besar produsen  pangan halal dunia.  Bahkakan kalah dengan Brazil dan Australia yang bertengger di posisi 3 dan 6.
Ini menjadi ironi sekaligus titik tolak semangat untuk membangun industri halal Indonesia. Untuk itulah dukungan pemerintah dalam hal pembinaan sangat dibutuhkan sebagai katalisator pembangunan industri halal melalui UMKM Syariah. Apalagi problemnya sangat kompleks, sehingga pola pembinaannya harus tepat.
Cara yang dipandang tepat dalam membina UMKM yaitu melalui pendekatan kelompok. Sebab melalui pendekatan kelompok atau asosiasi, proses pembinaan akan berjalan lebih mudah dan efektif.
Sebagai contoh, membina banyak pedangang bakso yang tergabung dalam APMISO (Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso) jauh lebih mudah dari pada membina banyak pelaku usaha yang berbeda jenis dalam satu waktu. Sebab, dengan membina APMISO yang notabene memiliki produk sejenis, maka proses pembinaan akan lebih terorganisir. Â
Selain itu juga lebih memudahkan dalam mengidentifikasi masalah dan penyelesaiannya,  serta muncul semangat bersama  senasip sepenanggungan untuk membangun image pedangang bakso yang telah dicoreng oleh oknum penjual bakso berbahan baku haram.Â
Itulah pentingnya dukungan pemerintah dalam  membangun UMKM Syariah melalui pendekatan kelompok. Ketika semua pihak (pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah) telah mantap meniti arah tujuan membangun industri halal, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu bertengger di urutan nomor satu sebagai produsen dan konsumen produk halal dunia.Â
Sehingga produk-produk UMKM seperti bakso pun bisa go international, melanglang buana ke belahan bumi lain karena terjamin kehalalan dan kualitasnya. Â
Ichvan Sofyan, S.Hut.
Kepala Divisi Pendidikan dan Pengkaderan Perkumpulan Garuda Sylva
