Satu tahun pemerintahan Jokowi-jk, tepatnya pada tanggal 20 oktober 2014 lalu, Jokowi-jk resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI. Banyak hal yang terjadi setahun ini, jokowi telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial meski dalam pemerintahannya tidak sedikit juga yang bermanfaat bagi rakyat, seperti pada tanggal 20 oktober 2015 presiden jokowi dalam status di facebooknya pada tahun pertamanya ini kami meletakkan pondasi pembangunan nasioanl, pada dasarnya membangun pondasi itu bukan pekerjaan yang mudah, kita harus melakukan pembongkaran, menggali dan juga menyusun kembali pondasi-pondasi ekonomi,sosial dan pondasi politik. berikut data yang sejumlah prestasi dan capaian yang dilakukan pemerintahan jokowi-jk selama setahun ini seperti PDB Indonesia 55% berbasis konsumsi pada dalam grafik tersebut komsumsi pemerintahan 8% , perubahan inventori 1% , Export-Import 10% , PMTDB (pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) 25% , Dan Konsumsi Rumah Tangga 55% jadi Indonesia perlu berubah dari ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis pada produksi dan Melakukan Tranformasi Fundamental Ekonomi Indonesia, pada kebijakan fundamental yang pertama adalah mengubah dari ekonomi berbasis konsumsi ke ekonomi berbasis produksi, kedua tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan dan ke tiga yaitu mendororng pembangunan yang lebih merata di luar pulau jawa.
Dalam pemerintahannya merupakan pemerintahan yang luar biasa ataupun sukses pada pemerintahannya selama setahun ini, dari awal pemerintahannya jokowi-jk tersebut ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang di nilai sebagai orang yang sebagai tak populer yaitu seperti dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) langkah awal yang dikait dengan keberaniannya tersebut adalah dengan cara berupaya mengubah ekonomi berebasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, sejalan dengan statusnya presiden jokowi yang meletakkan pondasi pembangunan nasional ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan upaya meningkatkan produktifitas daya saing dan kemakmuran rakyat. Namun pada Manfaat langsung bagi rakyat meliputi data yang kongkrit seperti Data Ditjen Anggaran, pemerintahan keuangan menyebutkan bahwa angka realokasi subsidi BBM mencapai Rp211,3 Triliun. Itu terbagi menjadi program prioritas yang merupakan belanja pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp113,9 triliun dan program prioritas belanja daerah tertinggal atau desa Rp34,7 triliun.
Selain itu juga dana yang realokasi subsidi BBM juga di peruntukan untuk subsidi nonenergi Rp4,3 triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun, menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun. Dan juga salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program kerja kartu keluarga sejahtera (KKS) sejumlah Rp9,3 triliun, kartu indonesia sehat (KIS) sebesar Rp2,7 triliun, serta Rp7,1 triliun untuk menjalankan program kartu indonesia pintar (KIP) . dan begitupun dinilai dari perspekti masyarakat pemerintahan jokowi-jk ini sukses dalam menjalankan pemerintahannya misalnya melalui penurunan harga solar, diskon tarif listrik, hingga penetapan formula upah tenaga kerja dan banyak kinerja yang lainnya. Artinya, masyarakat bisa melihat pada pemerintahan ini benar-benar bekerja.