PALOPO-- Kasus plesiran sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ditambah istri-istri  pejabat di Kota Palopo ke kota judi, Macau, yang videonya sampai viral dan tayang di televisi nasional tak kunjung mendapat perhatian Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota sebagai penanggungjawab tertinggi pemerintahan Kota Palopo, dan Wakil Walikota Palopo sebagai pengawas jalannya pemerintahan serta Inspektorat Kota Palopo sebagai lembaga internal bagi pengawasan ASN yang sejatinya punya taring dalam menegakkan aturan dan kedisiplinan para pegawai yang diduga kuat foya-foya ke luar negeri.
Hal ini diungkap oleh Hasan Sufyan, Direktur Eksekutif LMK Sulsel saat ditemui di salah satu cafe di bilangan jalan Andi Djemma Palopo, Kamis, 24/08. Menurut Hasan kasus plesiran rombongan pejabat yang notabene ASN dan istri pejabat ke Macau dianggap sebagai pelanggaran etika.
Ia juga menyayangkan sikap Wakil Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin yang ia anggap memiliki wewenang seperti yang diatur dalam Permendagri 78/2015 Pasal 7 terkait pengawasan pemerintahan yang dinilainya sangat lemah karena hingga kini, belum memanggil dan memerintahkan inspektorat untuk menindaklanjuti kasus yang sempat viral di media nasional tersebut.
Kasus ini, tambah Hasan, sudah menjadi isu nasional bukan lagi isu lokal. Harusnya bukan hanya aparat penegak hukum setingkat Polres dan Kejaksaan Negeri yang merespon kasus ini tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta turun tangan melakukan penyelidikan agar nama nama yang tersangkut dalam plesiran ini segera diusut tuntas, terangnya.
Saat coba dihubungi, Wakil Walikota Palopo terkesan bungkam, meski permintaan wawancara sudah disampaikan namun tak kunjung mendapat respon. Lewat perbincangan tayangan langsung di salah satu media televisi nasional, orang nomor dua di Palopo ini nampak terkesan berhati-hati dalam menjawab pertanyaan news anchor media milik Hary Tanoe tersebut.
"Kami tentu harus berhati-hati dan bijak menyikapi, jangan sampai memang mereka berangkat dengan biaya sendiri, sebagai pemerintah tentu kami menyayangkan bilamana ada indikasi keberangkatan tersebut atas biaya orang lain yang notabene pengusaha," ujar Ome, sapaan akrab Wawali Palopo ini.
Lemah dan terkesan extra berhati-hati, membuat Hasan Sufyan mempertanyakan kemampuan Pemkot Palopo dalam menerapkan disiplin bagi ASN. Hasan menuding semua pihak saat ini sedang cari aman, mengingat Palopo tidak lama lagi akan menghelat Pilkada Serentak, praktis semua pihak tersandera dengan kepentingan masing-masing.
"Saya nilai, dalam kasus Macau Gate ini semua pihak cari aman, baik Walikota dan Wakil Walikota sendiri ingin maju Pilkada, tentu kasus ini jika dibuka akan membuat keduanya dalam posisi tersandera. Walikota tersandera oleh anaknya sendiri yang notabene Kepala Badan di salah satu SKPD yang juga bepergian ke Macau, sementara Ome sendiri yang kita tahu selama ini juga tersandera Kasus Masjid Agung," urai Hasan.
Untuk itu Hasan meminta KPK segera turun tangan semua pihak yang tersangkut harus diperiksa, persoalan pengawasan rendahnya disiplin ASN ini, kata dia, buah dari konflik internal di Pemkot Palopo sendiri yang terus dipelihara.
"Saya kira di Palopo tak ada lagi yang bisa dipercaya untuk menegakkan kedisiplinan pegawai negeri sipil, apalagi jika menyangkut persoalan hukum, Publik Palopo sudah tak percaya dan skeptis dengan pihak aparat penegak hukum, untuk itu kami minta KPK yang segera turun tangan terkait kasus dugaan gratifikasi Macau Gate," tandasnya.(*)