Setelah sempat terseok-seok dan mengalami hasil kurang memuaskan di beberapa laga, Real Madrid toh akhirnya jadi juara La-Liga 2019-2020. Seperti Real Madrid, Omnibus Law yang penuh jegalan, sepertinya akan menikmati nasib akhir yang sama.
Penulis bukan bermaksud memarjinalkan perjuangan kawan-kawan yang bergerak kritis menghalau Omnibus Law (yang seharusnya disebut Omnibus Bill karena belum menjadi Law). Sesungguhnya, penulis juga bersikap kontra terhadap proyek tersebut.
Tapi, jika penulis realistis, UU ini akan gol juga pada akhirnya.
Omnibus Law yang lebih dikenal di negara dengan sistem Common Law seperti Amerika dan sebagian Eropa, pada dasarnya mirip seperti keranjang belanja. Setiap pihak bisa memasukkan kepentingannya ke dalam keranjang tersebut, sehingga tidak butuh waktu lama untuk diundangkan.
Sebagaimana keranjang belanja, semua bisa dimasukkan selama sesuai "isi dompet" (tarik ulur kepentingan semua pihak). Maka dari itu Omnibus Bill biasanya hanya berisi aturan di tingkat middle management, dia tidak mengubah sesuatu yang mendasar karena yang bisa dimasukkan hanya yang sekira akan diterima semua pihak (harga murah).
Atau, Omnibus Bill disiapkan sebagai aturan turunan untuk suatu hal mendasar yang telah disepakati bersama. Contohnya adalah Brexit Omnibus Bill.
Oleh karena itu, dalam proses Omnibus Bill menjadi Law, dikenal istilah "take it or leave it".
Dalam keranjang belanja besar yang isinya saling berkelindan itu, mustahil mengurai satu per satu barang. Pilihannya Cuma buang semua atau ambil semua.
Di Indonesia, penulis melihat dinamika politik akan mengarah ke "take it or leave it". Ada 1.200 Pasal dengan tebal 1.028 Halaman, mustahil DPR bisa menyelesaikan pembahasannya. Padahal kita tahu, pembahasan satu pasal saja bisa sangat memakan waktu karena adanya perbedaan cara pandang dan kepentingan.
Jika itu yang terjadi (dan cepat atau lambat akan terjadi), maka keputusan pasti diambil melalui voting. Hanya ada dua partai yang terang-terangan kontra terhadap Omnibus Law, yakni PKS dan Partai Demokrat. Itu pun, belum jelas apakah jika nanti diparipurnakan, mereka akan menolak atau menerima dengan catatan.
Dalam voting nanti, Anggota DPR yang jumlahnya 575 itu pasti mengikuti arahan Pimpinan Partai, yang tentu saja sudah dikonsolidasikan oleh Elite Istana. Dalam konteks ini, Omnibus Law akan menjadi dagangan politik antara Presiden dengan Pimpinan Parpol.
