Alienasi Subjek Ekonomi dalam Percaturan Pasar

 

Pembangunan ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai proses terintegrasi dalam membentuk struktur ekonomi negara secara dinamis dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi merupakan bentuk proyeksi pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi pada satu periode kepemimpinan. 

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia melangalami pertumbuhan secar sistematis walapun tidak diimbangi dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia yang profesional. 

Pemerintah dalam pemenuhan pertumbuhan ekonomi hanya bedasar pada objektifitas dalam membanguan kualitas ekonomi namun tidak diimbangi dengan pembentukan atau pembangunan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

Pembangunan ekonomi akan menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi apabila diimbagi dengan pembanguan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Maka dari itu pembentukan kualitas sumber daya manusia tentu harus juga diprioritaskan agar capaian dalam pembanguan ekonomi bisa dikelola dengan baik, dalam hal ini
campur tangan pemerintah juga diperlukan agar terbentuk sinergisitas yang berkelanjutan dan optimal. Upaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan yang efisien  diperlukan adanya campur tangan pemerintah.

Dalam gambaran umum diatas menunjukan bahwa bagaimana pentingnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa. Orientasi dari semua itu adalah mensejahterkan subjek pembangunan dalam hal ini adalah manusianya. 

Namun pada perkembangan zaman secara empiris menggambarkan bahwa  ada ketidak sesuaian pada angka pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak sesuai dengan kondisi ril masyarakat apalagi masyarakat pada level menengah kebawah. 

Bisa dilihat dengan kacamata realitas pada perilaku ekonomi masyarakat, contoh sederhananya bisa diamati pada hak dan kewajiban yang tidak berimbang misalnya hasil pajak yang dibebankan kepada msayarakat sebagai satu kewajiban agar masyarakat membayar secara paksa kepada negara ataupun daerah lewat kebijakan fiskalnya. 

Namun ironisnya ketika masyarakat secara umum sudah menjalani kewajibannya negara mengabaikan hak mereka diantaranya petani dan nelayan yang setiap tahun membayar pajak tidak di bayar dengan belanja modal  bagi petani dan nelayan akan tetapi lebih cenderung membuat infrastruktur yang notabenenya bukan pada perilaku masyarakat petani dan nelayan.

Berikutnya ada satu instrumen ekonomi bangsa yang itu menjadi urat nadi perekonomian hampir tergusur dalam kompetisi pasar yakni (UMKM & UKM). Terbukti ketika krisis ekonomi di tahun 1980-an dan 1990-an dimana banyak sekali bahkan sebagian besar industri berskala besar mengalami gulung tikar,