Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada KHR. As'ad Syamsul Arifin melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 90/TK/2016 tentunya menegaskan keterlibatan para Ulama Ulama NU dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, tak banyak orang tau bagaimana perjuangan masyarakat, terutama para keluarga besar alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dalam upaya pengusulan gelar kepahlawanan bagi Kyai As'ad yang telah banyak berbuat untuk bangsa ini.  Untuk mengetahui kronologis tersebut, saya menemui KH. Muhyiddin Khotib, santri senior  Pondok Sukorejo yang juga Ketua Tim Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KHR. As'ad Syamsul Arifin, di kediamannya, 22 Mei 2017. Ia menjelaskan, secara umum pengusulan gelar kepahlawanan dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, gagasan pemberian gelar ini muncul pertama kali sehari setelah Kiai As'ad wafat pada tanggal 4 Agustus 1990 yang disampaikan langsung oleh KH. Ahmad Siddiq, Rois Aam PBNU saat itu. Kiai Ahmad Siddiq menyampaikan bahwa almarhum Kiai As'ad kalau dilihat dari jasa jasanya, baik saat memperjuangakan kemerdekaan, maupun jasa jasanya dalam menyatukan umat islam untuk menerima ideologi negara Pancasila, maka sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. "Setelah pernyataan Kiai Ahmad Siddiq tersebut, banyak media media yang memuat terkait gelar pahlawan untuk Kiai As'ad, yang ini diikuti dengan pernyataan pernyataan tokoh yang juga sepakat, seperti Pangdam V Brawijaya pak Hartono, dan Pak Basofi sebagai Korem di Malang" jelas Kiai Muhyidin. Namun karena saat itu tidak ada yang mengawal secara serius, usulan kepahlawanan Kyai As'ad menjadi tenggelam. Kedua, ide ini kembali muncul ketika Gusdur, sebagai Presiden RI kala itu mengunjungi Pondok Sukorejo sekaligus berziarah ke Makam Kiai As'ad. Saat itu Gusdur meresponnya sangat positif dan akan ditindak lanjuti. "Namun kala itu situasi politik yang tidak stabil, dimana gusdur harus berjuangan melawan lawan politiknya, maka pengusulan gelar ini mandeg lagi" paparnya Pada tahap ketiga, pengusulan ini mendapat titik terang menjelang peringatan 1 Abad Harlah Pondok Sukorejo pada tahun 2014. Kiai Muhyidin menceritakan, saat itu ia mengantarkan surat undangan acara rangkaian Harlah Pondok Sukorejo ke Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Disanalah Kiai Muhyidin dan Gus Ipul sempat memperbincangkan rencana pengusulan gelar kepahlawanan untuk Kiai As'ad. Ternyata, Kiai Muhyidin menceritakan, keseriusan Pemprov Jawa Timur untuk mengusung dan mengawal seluruh proses Gelar Kepahlawan ini disampaikan Gus Ipul saat memberikan sambutan pada puncak acara 1 Abad Pondok Sukorejo dihadapan ribuan jamaah yang hadir. "Setelah itu, pengasuh pondok Kiai Azaim (Cucu Kiai As'ad), menunjuk dan mempercayakan kepada saya sebagai Ketua Tim Pengusulan Gelar Pahlawan" ujar Dosen Ma'had Aly Sukorejo ini. Setelah menyusun tim kerja, lanjut Kiai Muhyidin, tim mengadakan seminar nasional terkait sepak terjang Kiai As'ad. Seminar ini selain memperkaya data, juga untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak.  "Yang hadir sebagai narasumber salah satunya Gus Hasib Wahab, putra Kiai Wahab Chasbullah, dan tokoh tokoh nasional yang lain, semuanya sepakat memberikan dukungan sepenuhnya untuk rencana pengusulan gelar kepahlawanan" terangnya. Tak sampai disitu, sambil lalu menyiapkan segala persyaratan administrasi prosedural birokrasi, Kyai Muhyidin dan Tim keliling kebeberapa tempat terutama menemui alumni ke daerah daerah terkait menyamakan persepsi atas rencana yang sedang berjalan. Di tataran alumni, ada sebagian yang menolak atas rencana ini, karena menurut mereka yang menolak, gelar keulamaan Kiai As'ad jauh lebih tinggi dari sekedar gelar kepahlawanan.  Kiai Muhyidin kemudian mencoba meyakinkan alumni yang menolak setidaknya dengan dua alasan. Pertama, Gelar Kepahlawanan ini sebenarnya untuk kepentingan NU. Kenapa? Ketika Gelar ini didapat, maka semakin mempertegas keterlibatan NU dalam mendirikan Negara Indonesia. Karena selama ini masih sedikit Ulama NU yang diakui negara dalam upaya ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sebagai pelurusan sejarah. Maksudnya, lanjut Kiai Muhyidin, ada orang atau tokoh yang pantas dan layak mendapat gelar pahlawan nasional, namun karena tidak pernah ada yang mengusulkan dan mengawal, akhirnya gelar itu tidak disandangnya. Sementara ada orang  yang sebenarnya peran dan sepak terjangnya masih belum jelas, karena ada yang mengawal, malah mendapat gelar. "Setelah mendapat dukungan bulat dari masyarakat, tokoh tokoh dan terutama para alumni, begitu semua administrasi lengkap, kami pun mengajukan ke TP2GP daerah Situbondo, dilanjutkan ke Pemprov Jatim, lanjut ke Kemensos dan akhirnya sampai di meja Presiden" jelasnya bersemangat. Secara umum tidak ada kendala yang berarti, hanya saja sempat dari tim peneliti pusat menemukan catatan bahwa Kiai As'ad sempat diperiksa atau diintograsi di Danrem Malang atas tuduhan keterlibatan Kiai As'ad dalam pemberontakan DI/TII. Namun tuduhan itu terbantahkan setelah Pangdam V Brawijaya Jawa Timur menggelar sidang dan menyatakan bahwa Kiai As'ad tidak terbukti sama sekali terlibat dalam pemberontakan tahun 1950an tersebut. Akhirnya melalui pernyataan tertulis dari Pangdam, dikirim langsung ke Panglima TNI di Jakarta, dan dilanjutkan ke Presiden. Dengan surat tersebut seluruh persyaratan menjadi lengkap dan akhirnya Presiden resmi meneken SK gelar kepahlawanan Kiai As'ad tanggal 3 November 2016. "Alhmdulillah dua tahun mengawal bisa sampai tuntas, banyak sekali yang terlibat dalam upaya ini, ada Kiai Hasyim Muzadi, Bu Khofifah, Gus Ipul, pemkab situbondo dan seluruh masyarakat yang mendoakan" ungkapnya legah.
