Kalau pemimpinnya tidak cuma mesem-mesem, dadah-dadah dari jauh, dan datang kepada rakyatnya hanya kalau sedang sakau politik, pasti rakyatnya manut. Kalau tidak, ya jangan memojokkan rakyatnya.
Kalau aparatnya tidak pernah semena-mena dan lebih suka pakai hati ketimbang belati, warganya pasti ikut aturan dan rela diatur. Kalau tidak, ya jangan salahkan apalagi menghukum warganya.
Kalau asbabunnuzul aturannya jelas, sebab-akibatnya akurat, dan keterpaduan penyampaiannya pasti penduduknya taat. Kalau tidak, ya jangan salahkan penduduknya.
Kalau ada seorang suami yang marah-marah karena ditegur tidak boleh duduk bersampingan dengan istrinya di dalam kendaraan lantaran melanggar aturan pencegahan, menurut saya itu wajar. Ya, karena aturannya enggak masuk akal.
Saya enggak bilang itu aturan yang buruk. Toh, tujuannya juga bagus. Cuma, ya, enggak masuk akal.
Pertama, kita ini kan memang manusia yang bener-bener pandai menggunakan akalnya. Makanya, ada istilah ngakali. Artinya, kalau ada budaya semacam itu, sebuah aturan yang dibuat, ya, jangan sampai punya celah untuk diakali, kalau tak ingin dibilang aturan tak masuk akal. Atau sekurang-kurangnya disebut aturan setengah-setengah.
Katakanlah pasutri tadi tahu dan menaati aturan itu. Ketika berangkat dari rumah dengan mobil pribadinya yang entah ke mana tujuannya, katakanlah ke sebuah swalayan, dan tahu ada aturan pencegahan di titik tertentu, maka, si istri pasti akan lebih memilih duduk di belakang.
Namun bukan karena turut andil dalam pencegahan, melainkan duduknya istri di belakang hanya sekadar menghindari sanksi.
Ditambah, kemungkinan, dalam benak keduanya aturan ini hanya akan tegas di titik dan dalam radius tertentu saja.
Lagipula memangnya siapa sih yang bisa mantau aktivitas tiap warga tiap detik?
Atau kedua. Kalau ini yang paling enggak masuk akal: Bagiamana mungkin tidak boleh duduk bersampingan di mobil, kalau mereka saja tinggal satu rumah, bahkan tidur seranjang?
