Mohon tunggu...
ibs
ibs Mohon Tunggu... @ibnusie

abis ngopi kita rabi

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Pram yang Enggan Memaafkan Orde Baru

19 Agustus 2019   13:10 Diperbarui: 26 Agustus 2019   18:46 0 9 3 Mohon Tunggu...
Pram yang Enggan Memaafkan Orde Baru
Pramoedya Ananta Toer dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Benarkah? Sumber gambar Pinterest/Hilmi Musyaffa



Dirinya dipenjara bertahun-tahun di masa Orde Baru (Orba). Tulisannya diberangus, hidupnya penuh teror hingga karakternya dibunuh: dirinya diasingkan ke Pulau Buru, Maluku, dan menjadi tahanan politik (tapol) tanpa proses pengadilan.

"Hak saya sebagai pengarang selama 43 tahun dirampas habis. Saya menghabiskan hampir separuh usia saya di Pulau Buru dengan siksaan, penghinaan, dan penganiayaan," kata pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, ini.

Meski begitu, bertahun-tahun menjadi tapol tidak membuat Pram berhenti berkarya. Tulisan-tulisannya terus saja ia ukir. Di dalam jeruji besi, bahkan, tulisan pria asal Blora, Jawa Tengah, ini semakin menjadi-jadi.

Ini adalah masterpiece seorang Pram. Kesemuanya itu ia tulis selama dalam penjara hingga ia bebas dan dinyatakan tidak bersalah pada 1979.

Tertralogi Pulau Buru ini bercerita tentang kehidupan Minke, putra seorang bupati yang memperoleh pendidikan Belanda pada masa pergantian abad ke-19 ke abad ke-20.

Latar utama tetralogi ini terjadi pada masa awal abad ke-20, tepatnya tahun 1900 ketika tokoh utamanya, Raden Mas Minke lahir. Nama Minke sendiri adalah nama samaran dari seorang tokoh pers generasi awal Indonesia yakni Raden Tirto Adhi Soerjo.

Cerita novel ini sebenarnya ada unsur sejarahnya, termasuk biografi RTAS tersebut yang juga nenek moyang penulis. Cerita lainnya diambil dari berbagai rekaman peristiwa yang terjadi pada lingkup waktu tersebut, di antaranya rekaman pengadilan pertama pribumi Indonesia (Nyai Ontosoroh) melawan keluarga suaminya seorang warga Belanda totok di Surabaya.

Tak pelak karya Pram begitu laris manis di pasaran. Dalam kurun waktu singkat, atau kurang lebih enam bulan sejak penerbitan pertamanya, buku ini sudah kali cetak ulang.

Akan tetapi, masterpiece a la Pram ini justru membuat penguasa pada saat itu tak nyenyak tidur dan merasa kecolongan.

Negara melalui perangkat-perangkatnya pun membuat kebijakan agar buku-buku Pram ditarik dari peredaran. Selain melarang peredaran, bagi siapa saja yang membaca buku ini dipastikan berujung bui.

Kendati begitu, pemerintah hanya berhasil 'mengamankan' 972 eksemplar dari total peredaran 20 ribu eksemplar.

"Orde baru berpikir bahwa masalah selesai ketika naskah asli itu disita. Tentu saja itu keliru," kata Pram dalam wawancara dengan Kees Snoek, utusan Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Belanda. Wawancara itu kemudian dibukukan dan diterbitkan oleh Komunitas Bambu berjudul Saya Ingin Lihat Ini Berakhir.

Tingkah laku Orde Baru membuat Pram marah besar. Bahkan secara terang-terangan dirinya mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap penguasa ketika itu, Suharto. Pram tak ragu menyebut mantan Presiden Indonesia itu sebagai penjahat kemanusiaan.

"Berdasarkan pengalaman saya sendiri, Suharto adalah penjahat kemanusiaan," katanya seperti penulis kutip dari artikel harian Jawa Pos berjudul Soeharto Tidak Mungkin Diadili, Senin, 12 April 1999.

"Yang mengangkat saya menjadi PKI itu kan Orba, yang kemudian dikembangkan oleh pers Orba. Saya ini PKI nomor berapa? Hanya Orba saja yang bikin-bikin itu, yang lalu dikembangkan pers Orba. Kan komunis semua mempunyai tanda keanggotaan. Tidak ada yang pernah bisa menjawab," ungkapnya.

Meski, suatu ketika, Suharto pernah menyurati Pram. Mengutip Kompas edisi November 1973 yang dilansir Detik.com, surat yang diserahkan Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo kepada Badan Pengelola Resettlement Pulau Buru (Bapreru) Brigjen Wadli berisikan:

    "Kekhilafan bagi seorang manusia adalah wajar. Namun kewajaran ini harus pula ada kelanjutannya yang wajar, yakni kejujuran dan keberanian untuk menemukan jalan yang lurus dan dibenarkan," tulis Suharto.

Bersamaan dengan surat itu ada pemerintah juga menitipkan bingkisan buku, di antaranya terdapat buku Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kendati, pada praktiknya permintaan maaf dari penguasa Orde Baru tak pernah datang ke dirinya.

Baru pada 1999, saat Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, atau akrab disapa Gus Dur, sempat meminta meminta maaf kepada korban dari Gerakan 30 S/PKI, termasuk kepada Pram, serta menyatakan tidak keberatan membuka kembali kasus tersebut.

Hanya saja penulis Nyanyian Sunyi Seorang Bisu itu menganggap permintaan maaf Gus Dur sekadar basa-basi.

"Gus Dur sendiri sowan kepada Suharto. Itu mengecewakan. Rekonsiliasi bagaimana yang diinginkan? Kok, sepertinya gampang amat,” kata Pram saat diwawancarai Forum Keadilan (26/04/2000).

"Omong kosong saja rekonsiliasi. Lihat saja, pelarangan buku-buku saya. Memangnya negara bisa membuat naskah saya? Lantas, menaruh konsep rekonsiliasi dalam bentuk salaman begitu saja. Gampang amat!" katanya lagi.

Sastrawan Goenawan Mohamad (GM) pernah mencoba merayu Bung Pram–sapaan lain Pram–untuk memaafkan pemerintah.

Melalui tulisannya berjudul Surat Terbuka untuk Pramoedya Ananta Toer, GM mencoba menggambarkan bagaimana Nelson Mandela memaafkan rezim apartheid, rezim yang pernah memenjarakan Mandela puluhan tahun.

    "(Nelson) Mandela bertahun-tahun di penjara, orang hitam Afrika Selatan bertahun-tahun ditindas, tapi kemudian ketika ia menang, ia membuktikan bahwa abad ke-20 tak sepenuhnya benar: manusia ternyata bisa untuk tak jadi penakluk. Ia menawarkan rekonsiliasi dengan bekas musuh. Ia tak membalikkan posisi dari si objek jadi sang subjek," tulis GM ketika itu.

Enam tahun kemudian setelah menerima surat dari GM, Pram menjawab dengan cara yang sama: Mengirim surat terbuka kepada GM dan ia beri judul Saya Bukan Nelson Mandela.

Di awal tulisan, penerima penghargaan Ramon Magsaysay Award 1995 ini dengan lantang dan tegas menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang Nelson Mandela. Menurut Pram, GM keliru: Indonesia bukan Afrika Selatan.

    "Saya bukan Nelson Mandela. Dan Goenawan Mohamad keliru, Indonesia bukan Afrika Selatan. Dia berharap saya menerima permintaan maaf yang diungkapkan Presiden Abdurrahman Wahid (Tempo, 9 April 2000), seperti Mandela memaafkan rezim kulit putih yang telah menindas bangsanya, bahkan memenjarakannya. Saya sangat menghormati Mandela. Tapi saya bukan dia, dan tidak ingin menjadi dia.

    Di Afrika Selatan penindasan dan diskriminasi dilakukan oleh kulit putih terhadap kulit hitam. Putih melawan hitam, seperti Belanda melawan Indonesia. Mudah. Apa yang terjadi di Indonesia tidak sesederhana itu: kulit cokelat menindas kulit cokelat. Lebih dari itu, saya menganggap permintaan maaf Gus Dur dan idenya tentang rekonsiliasi cuma basa-basi. Dan gampang amat meminta maaf setelah semua yang terjadi itu. Saya tidak memerlukan basa-basi.

    … Saya tidak mudah memaafkan orang karena sudah terlampau pahit menjadi orang Indonesia," tulisnya.

Pram yang lahir 1925 silam, kini sudah tiada. Ia meninggal April 2006 lalu lantaran sakit diabetes dan jantung.

Hingga akhir hayatnya, Pram tak sekalipun menerima permintaan maaf dari segenap perangkat Orba. Ia juga tidak akan pernah memaafkan sang penguasa.

Di sisi lain, Suharto justru tetap dikenang dan bahkan dijuluki sebagai bapak pembangunan, bukan bapak kejahatan manusia seperti yang diangankan oleh Pram.

"Tidak ada satu pun (calon) presiden yang punya wawasan ke-Indonesia-an. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka?"

O, iya, ngomong-ngomong soal GBHN, dengar-dengar mau dihidupkan lagi. Pertanda apa ya? Ada yang tahu?

Salam.

***

Tulisan ini sudah pernah tayang di blog pribadi sebelumnya.