Mohon tunggu...
IBNU FADIL
IBNU FADIL Mohon Tunggu... Buruh - Aktif

Masih Mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menuju Tahun 2019

5 Juni 2019   17:27 Diperbarui: 5 Juni 2019   17:37 27
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Merdeka. Pemilihan presiden 2019 memang masih jauh namun segala persiapan awal sudah mulai digulirkan pada tahun ini. Mulai pengesahan dan penetapan partai politik peserta pemilu pada bulan februari lalu dan pendaftaran calon presiden 2019 akan dibuka mulai bulan agustus. Mesin -- mesin politik sudah mulai dihidupkan, para elite sudah mulai bergerilya mencari kawan dan menjajaki kerjasama untuk pemilu 2019.

Dari berbagai survei  yang telah dilakukan seperti dari  Poltracking, SMRC, LSI, dan Indo Barometer banyak yang mengatakan pilpres 2019 akan menjadi pertarungan ulang untuk Joko Widodo dan Prabowo Subianto dua tokoh ini memang menjadi calon terkuat sesuai elektabilitas untuk maju menjadi calon presiden 2019.  

Dari survei elektabilitas yang dilakukan Poltracking pada bulan februari 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut  Jokowi 55,9%, Prabowo 22,9 %, Anies Baswedan 2,8%, Gatot Nurmantyo 2,6 % dan AHY 2,1%. Dengan hasil seperti itu ada dua poros besar dalam pilpres 2019 yaitu poros Jokowi dan poros Prabowo. Untuk poros Jokowi sebagai calon petahana memang sedikit diunggulkan selain hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Jokowi bagus, hal lain yang mendukung adalah tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi mencapai angka 70 -- 72 %, hal itu jelas sangat bagus untuk seorang petahana. Selain itu poros Jokowi sudah mendapat dukungan tujuh partai politik pengusung untuk 2019, ketujuh partai itu PDI-Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, dan PKPI . Semua partai itu telah menyatakan dukungan untuk Joko Widodo untuk maju kembali pada pilpres 2019.

Untuk poros Prabowo sebagai lawan kuat Jokowi poros Prabowo didukung oleh dua partai yang sangat kompak kemana -- mana dan dimana -- mana selalu berdua yaitu Gerindra dan PKS. Masih menunggu dari PAN untuk bergabung sehingga akan membentuk "Tiga Sekawan" seperti di pemilukada sebelum -- sebelumnya. Namun sampai sejauh ini PAN masih belum menyatakan sikap karena ada tiga opsi untuk PAN yang pertama bergabung kepada poros Jokowi karena mereka juga partai pendukung pemerintah saat ini, yang kedua bergabung dengan Gerindra dan PKS mengusung prabowo, dan yang terakhir adalah membentuk poros ketiga bersama Demokrat dan PKB.

Hal yang sama juga terjadi pada PKB, partai yang pengusung jokowi pada pilpres 2014 ini dalam posisi dilematis, saat ini PKB sudah mendeklarasikan Cawapres mereka yaitu ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar, nama itu sudah di sampaikan kepada pihak koalisi Jokowi dan itu menjadi syarat dari PKB untuk mau bergabung kedalam koalisi mengusung Joko Widodo -- Muhaimin Iskandar dalam pilpres 2019, namun sejauh ini belum ada respon dari pihak koalisi Jokowi mengingat nama Cak imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar dari segi elektabilitas cawapres Jokowi masih dibawah Mahfud MD, Gatot N, dan AHY.

Dengan kondisi seperti ini ada opsi lain untuk PKB dengan  membentuk poros ketiga. Poros ketiga ini bisa menjadi opsi alternatif untuk kedua poros yang sudah terbentuk, baik PAN, Demokrat dan PKB ketiga partai tersebut belum menyatakan sikap resmi untuk 2019.

Membentuk poros ketiga dan mengusung capres alternatif selain Jokowi dan Prabowo bisa menjadi opsi yang menarik. Namun demikian melihat kondisi sekarang memang sulit membentuk poros ketiga ketika belum ada nama capres alternatif yang kuat untuk melawan Jokowi dan Prabowo. 2019 memang masih lama tapi apa salahnya untuk terus mengikuti apa yang sedang terjadi saat ini, terus memantau agar pilihan tidak kacau. Langkah -- langkah strategis masih banyak disimpan, segala kemungkinan masih terbuka, bisa jadi blunder petahana atau munculnya poros ketiga.

 Inilah nikmatnya hidup di negara demokrasi, biarkan rakyat menyimak dulu dan mendengar ragam visi dan ide tanpa pandang bulu. Rakyat berhak disodori sebanyak mungkin pilihan, pemilu bukan untuk mengulang perseteruan sampai bosan. Politik elektoral bukanlah duel brutal tanpa batasan namun kompetisi didalam peraturan.

Para elite politik mesti tahu batas dan etika sebab pemilu bukan ajang adu domba. Walau ada kekalahan dan kemenangan konstestasi harus dilakukan dengan elegan. Beda pilihan dalam demokrasi adalah hal yang lumrah namun yang perlu diingat merah putih semua tetap sama yaitu Indonesia. Merdeka!

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun