Pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi kenyataan yang terjadi bahwa sampai pada saat ini, masih terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Menurut Sjafrizal (2012) Â dalam Ari Muliana Ginting, (2014) Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Banyak yang berpendapat peningkatan ketimpangan di Indonesia adalah bagian dari fenomena global. Akan tetapi, data menunjukkan diantara negara-negara berkembang, peningkatan ketimpangan di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir paling tinggi (Yusuf, 2018)
Kondisi kesenjangan pembangunan dapat diketahui dengan melihat dan merasakan langsung perbedaan kondisi dan situasi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Namun untuk lebih akurat kita harus menggunakan data-data yang disediakan oleh lembaga-lembaga resmi yang telah mengukur suatu ketimpangan pembangunan dengan menggunakan teori-teori dan  alat analisis yang telah teruji. Di Indonesia banyak lembaga yang menyediakan data-data tersebut. namun yang sering dirujuk adalah data Badan Pusat Statistik yang menyajikan kondisi pembangunan sektor sosial dan sektor ekonomi.
Menurut Ari Mulianta Ginting, Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Setjen DPR RI, Â dalam penelitannya yang berjudul "Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia" bahwa PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Artinya setiap pertumbuhan PDRB per kapita dan investasi dapat mengurangi besarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pada dasarnya Indikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Sebelum membahas PDRB perkapita kita lihat dulu pertumbuhan dan kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut wilayah.
Pembangunan di Indonesia tidak hanya menyebabkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi wilayah namun menyebabkan kesenjangan sosial, yakni lahirnya kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Mereka yang kaya semakin kaya karena memperoleh kesempatan dan akses permodalan dengan berbagai cara. Sementara yang miskin makin miskin dan terpinggirkan.
Data BPS bulan oktober tahun 2020 Â jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang (9,78 persen), meningkat 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019 yang sebanyak 24,79 juta orang (9,22 persen). Faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode September 2019-- Maret 2020 salah satunya adalah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Indikator kemiskinan menurut daerah tempat tinggal, 11,16 juta orang miskin tinggal di perkotaan dan 15,26 juta masyarakat miskin tinggal di pedesaan.
Sama dengan PDRB perkapita, investasi dan Index Pembangunan Manusia, jumlah penduduk miskin banyak tersebar di pulau Sumatera dan pulau Jawa, dengan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara serta Lampung yang memiliki jumlah penduduk miskin berjumlah diatas satu juta jiwa. Di luar pulau Jawa hanya provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin diatas satu juta Jiwa. Sementara provinsi yang memiliki sedikit jumlah penduduk miskin yakni Sulawesi Utara 51, 79 ribu, Bangka Belitung 68,39 ribu  dan Maluku Utara 86,37 ribu. Hal ini menandakan bahwa meskipun investasi dan pembangunan didominasi di pulau Jawa namun gambaran kemiskinan juga masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera. Ini karena banyaknya jumlah penduduk didua pulau tersebut.
Faktor- Faktor Penyebab Kesenjangan Pembangunan, untuk mengetahui mengapa kesenjangan pembangunan itu terjadi maka perlu diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut antara lain. (1) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam (2) Perbedaan Kondisi Demografis (3) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa (4) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah (5) Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah.
Upaya Pemerintah Mengurangi Kesenjangan Pembangunan
Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat jangka panjang, yang hasilnya tidak dapat segera dinikmati dalam jangka pendek. Oleh karena itu konsistensi kebijakan dan perencanaan serta pengarusutamaan anggaran yang terkait dengan program-program dan kegiatan pengurangan ketimpangan pembangunan sangat penting.
Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk kerangka regulasi maupun kerangka anggaran telah dilakukan, namun demikian hasilnya masih belum cukup memadai untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang ada.  Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia  tidak lepas dari fungsi pemerintah diantaranya adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. (1) Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efesien, dan adanya peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Contohnya  alokasi anggaran yang merata keseluruh wilayah Indonesia seperti transfer dana desa.
Alokasi anggaran untuk pendidikan, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan berasal dari daerah 3 T. (2) Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan. Contohnya untuk menjamin ketersediaan BBM dan beras maka pemerintah berperan dalam distribusi dan stabilisasi harga BBM melalui pertamina dan beras melalui bulog. (3) Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Peran pemerintah dalam stabiliasi harga barang dan jasa. Dengan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi laut, darat dan udara (tol laut, tol darat dan tol langit)
