Tahun Akademik 2019-2020 baru saja selesai, penerimaan peserta didik baru untuk Tahun Akademik 2020-2021 pun telah dimulai. Seperti biasa, banyak orang tua dan siswa-siswi yang berharap akan mendapatkan sekolah favorit untuk melanjutkan pendidikannya dalam mencapai cita-citanya di masa depan. Hal ini termasuk berharap akan diterima di sekolah negeri.
Tentu bukan tanpa alasan, jika banyak orang tua dan siswa-siswi yang berharap masuk sekolah negeri, alasan yang paling utama adalah biaya yang terjangkau apalagi ditengah masa pandemi COVID-19, dimana banyak orang tua yang harus mengalami penurunan ekonomi karena banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Namun, kenyataan yang harus diterima berbanding terbalik dengan impian selama ini. Orang tua dan siswa-siswi di DKI Jakarta khususnya, harus terpaksa kembali berbenturan dengan kebijakan baru yang tiba-tiba berlaku dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Kebijakan ini pun menimbulkan kisruh disana-sini. Kebijakan PPDB berdasarkan usia ini dirasa merugikan banyak pihak. Banyak orang tua kemudian berbondong-bondong melayangkan protes agar kebijakan ini direvisi kembali, karena mereka merasa bahwa hal tersebut tidak adil Mereka merasa dirugikan karena kebijakan ini tidak lagi memperhatikan nilai-nilai akademis yang telah diraih oleh anak-anaknya. Disamping itu, aspek psikologi dari anak-anak juga terpengaruh dengan adanya kebijakan ini.
Lalu, kenapa PPDB DKI Jakarta seolah-olah memiliki kontroversinya sendiri dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di negeri ini? Apakah kebijakan ini hanya sebuah blunder yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan atau hal ini memang merupakan sebuah kesengajaan agar DKI Jakarta berbeda dengan yang lain?
Kebijakan ini memang sudah seharunya perlu dikaji kembali. Sudah cukup semua kebijakan-kebijakan yang selama ini terus membuat peserta didik menjadi korban. Peserta didik adalah calon penerus dari negeri ini, sudah cukup mengorbankan masa depan mereka dengan segala kebijakan yang tiba-tiba hanya karena ego dari para pemimpin agar terlihat bekerja di mata publik.
Kebijakan ini perlu dikaji segera, tidak menunggu setelah semuanya selesai. Karena dengan begitu, hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut akan terus dibenarkan.
