Cilegon, INFO_Pas - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon, Masjuno mengikuti Kegiatan FGD Verifikasi Hasil Survei Mandiri IPK-IKM Berbasis Elektronik di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Selasa (08/09).
Bertempat di Ball Room Hotel Ledian, Kegiatan diikuti oleh Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan Kemen PAN dan RB (Agus Uji Hantara), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Sri Puguh Budi Utami), Kepala Pusjianbang Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM ,( Asep Syarifudin), para Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Kakanwil Kemenkumham Banten, Para Kepala Divisi di Lingkungan Kanwil Banten dan Para Kepala UPT Wilayah Banten.
Mengawali sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terus berupaya membangun program pembangunan Zona Integritas yang berkesinambungan dengan mewujudkan budaya kerja menjadi Wilayah Birokasi yang Bersih dan bebas dari korupsi dengan sasaran peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan prima sebagai peningkatan kinerja tugas dan fungsi yang Clean Government.
Lanjut Kakanwil, Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata karena masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan yang diterima.Â
Salah satu bukti penggunaan TI di Kementerian Hukum dan HAM yakni dengan melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berbasis elektronik secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Agus Uji Hantar menjelaskan bahwa Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi terhadap pelayanan yang ada di Kantor Wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian dimaksudkan untuk mendapatkan suatu gambaran masyarakat tentang kualitas pelayanan sehingga kita memperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyarakat, memperoleh umpan balik berupa masukan masyarakat untuk melakukan perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan dan menjadi sumber informasi.
Dilain sisi Kalapas Cilegon, Masjuno menyampai bahwa pada kesempatan ini menjadikan momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik.
"Kita sebagai pelayan masyarakat sudah jelas harus memberikan pelayanan yang maksimal, kami terus pantau IKM dan IPK yang nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan kami dalam meraih predikat WBK" tandasnya.
sumber :Â www.lapascilegon.com
