Jakarta -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Kemenkumham adalah meningkatkan pelayanan publik dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Yasonna pada Upacara Peringatan HUT ke-77 Kemenkumham atau Hari Dharma Karyadhika 2022.
"Ukuran keberhasilan kita bukan sekadar memperoleh penghargaan dan seremonial belaka, tetapi terpenting adalah memperoleh kepercayaan publik 'public trust' dan memperoleh legitimasi 'legitimacy' masyarakat," ucap Yasonna, di lapangan upacara Kemenkumham, Jakarta, Jumat (19/8/2022).
Yasonna menuturkan, seluruh Insan Pengayoman harus mengetahui 'core business' Kemenkumham, yakni keberhasilan pembangunan di bidang hukum dan HAM.
Dalam rangka implementasinya, kata Yasonna, seluruh jajaran Kemenkumham harus memperkuat kemampuan internal, meningkatkan sinergitas Kementerian/Lembaga, serta membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.
"Bertambahnya usia harus dimaknai dengan sebaik-baiknya, 77 tahun mungkin hanya bilangan angka semata 'Age is just a number', namun terpenting, harus kita maknai dengan langkah merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi diri dan organisasi serta menyusun rencana tindak lanjut ke depan," ucap Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.
Utamanya, lanjut Yasonna, adalah sumber daya manusia sebagai komponen utama yang memiliki kreativitas (creativity), pemikiran kritis (critical thinking), serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik (communication and collaboration).
Seluruh jajaran Kemenkumham didorong selalu bekerja dengan baik dari waktu ke waktu didasari tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).
"Bekerjalah dengan ikhlas, tanpa pamrih serta tanpa cela, berikanlah pengabdian yang terbaik bagi Masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM, Bangsa dan Negara tercinta.
Pada usia 77 tahun, Kemenkumham mampu menghasilkan prestasi di tengah segala tantangan yang ada. Di antaranya, Opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berhasil diraih untuk yang ke-13 kalinya, serta Penghargaan predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI.
