Minggu lalu seorang sponsor (calo TKI/TKW) menelpon saya sembari bertanya berapa jumlah fee yang diberikan perusahaan saya untuk penempatan TKW ke Arab Saudi.
Sayapun menjawab bahwa perusahaan tempat saya bekerja tidak menempatkan TKW ke Arab Saudi karena moratorium masih diberlakukan pemerintah.
Sang sponsor menanggapi yang kurang lebihnya begini,”Saya dua bulan lalu antar TKI buat ke Arab Saudi di PT. Anu dapat fee 7 juta, Pak.”
Hah?!
Saya terkejut bukan kepalang. Sebab sang penelpon saya saat itu adalah sponsor angin-anginan. Mencari calon TKW bukan pekerjaan utama dia. Dia nongkrong di Jakarta sambil menunggu jualan. Hampir pasti TKW yang (kalau tidak berasal dari desa kelahirannya ya dari desa asal istrinya) datang ke dia bukan sebaliknya.
Saya pun bergerak mencari info. Amatiran saja, maksud saya sekedar tanya sana sini dengan segelintir teman sesama profesi.
Kabar yang saya terima lumayan mengejutkan. Sebagian PJTKI, yang abal-abal apalagi, terus bergerak merekrut dan menempatkan TKW ke Arab Saudi. Jumlahnya ribuan!
Contoh menyolok terjadi di NTB.
Aturan pembuatan paspor di daerah tidak dipedulikan oleh mereka semua. Padahal aturan tersebut dibuat agar data calon TKI/TKW dapat lebih dipertanggungjawabkan keasliannya.
Sesekali media memberitakan tentang penggagalan pemberangkatan calon TKW/TKI ke Arab Saudi. Tapi saya tidak menduga ternyata mereka, agen/PJTKI (berizin ataupun tidak), melakukannya secara masif dan rutin. Sesuatu yang hanya bisa diorganisir dengan kerjasama erat dengan aparat-aparat nakal dan korup di daerah dan lapangan.
Sebab penempatan TKI secara tidak resmi bukanlah seperti mobilisasi teroris. Teroris bergerak dalam kelompok yang sangat kecil bahkan individual. Sementara penempatan TKI tak mungkin begitu. Tak ada keuntungan mengirim TKI satu dua orang. Selain itu pemain ilegal boleh dikatakan itu-itu saja. Aparat tidak tahu? Tidak mungkin.
Calon TKI sendiri tak kalah bebal. Media sudah memberitakan berkali-kali bahwa penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau pembantu rumah tangga (PRT) atau housemaid ke Arab Saudi ditutup tapi malah menyodorkan diri untuk diberangkatkan ke sana. Bila terjadi apa-apa, hanya bisa menyalahkan pihak lain tanpa melihat sumbangsih ketololan yang mereka lakukan sendiri.
Mereka tidak peduli bila dokumen mereka dipalsukan. Daripada berepot-repot mengurus dokumen yang menjadi alasan. Selain itu pemberangkatan ke Arab Saudi juga bisa menggunakan paspor lama (sebagai info sebelumnya paspor TKI yang 25 halaman hanya berlaku buat sekali berangkat). Kelebihan lainnya; tak perlu pelatihan.
Padahal seharusnya penghentian, penutupan, moratorium, apapun istilah yang disematkan, ke Arab Saudi bisa berjalan efektif karena selain jauh, untuk mendapatkan visa ke negara itu, pihak agen/PJTKI harus online data calon TKI/TKW di sistem yang dibuat Kemlu Arab Saudi.
