Minggu lalu media massa diramaikan dengan berita perdebatan antara dua menteri yang tajam dan sudah masuk ke ruang personal secara terbuka via tweeter. Perbedaan pendapat antara pembantu terdekat presiden seperti itu tidak hanya sekali ini terjadi. Beberapa waktu sebelumnya juga terjadi beberapa kejadian ketidakcocokan paham antara menteri-menteri Presiden Jokowi. Konon, pada era sebelum ini juga pernah terjadi adu fisik antara dua menteri menjelang rapat kabinet, tetapi menteri koordinatornya bisa segera melerai dan lalu merahasiakannya, sehingga publik tidak tahu apa yang telah terjadi, sampai rahasia ini dibocorkan oleh seseorang yang menyaksikan kejadian tersebut baru-baru ini.
Apa yang salah dengan beda pendapat antara dua pejabat tinggi negara? Tidak salah sama sekali, dan mungkin sudah wajar di era serba bebas saat ini. Setiap menteri yang ingin bekerja baik akan berusaha agar kebijakan dan programnya berhasil terwujud. Pada saat kebijakan dan programnya berbenturan dengan kebijakan dan program menteri lain, maka terjadilah silang pendapat, masing-masing menganggap kebijakan dan programnya telah sesuai dengan tupoksi ( tugas pokok dan fungsi) kementeriannya. Komentar menteri lain yang tidak sejalan dengan pikirannya harus dilawan, karena akan merugikan negara dan rakyat (dan tentu saja membahayakan kinerjanya). Ditambah dengan karakter bawaan para menteri-menteri itu, maka perbedaan pendapat itu bisa menjadi pertengkaran terbuka, bahkan adu fisik.
Namun itu tidak terlalu sering terjadi. Yang umum adalah para menteri itu tidak membuka perbedaan pendapat jika tidak berhasil menyelesaikannya, namun membiarkan perbedaan pendapat itu dengan bersikap seolah-olah tidak ada masalah diantara keduanya. Sedikit lebih parah dari sikap membiarkan ini, adalah menteri-menteri tadi tidak mau bertegur sapa, atau “jothakan” istilah bahasa Jawanya. Tentu ini sangat lumrah terjadi, baik pada skala kecil seperti sesama saudara dalam satu keluarga hingga skala negara, seperti misalnya antara dua orang mantan presiden.
Lalu bagaimana sebaiknya menyikapi pertengkaran para menteri yang masyarakat kebanyakan menganggap tidak patut itu? Nah inilah tugas para budayawan termasuk Dirjen Kebudayaan yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu. (Maaf, saya jarang menonton televisi sehingga lupa paras dan namanya). Mereka seharusnya yang paling dahulu merenungkannya lalu memberikan solusi. Saya rasa mereka juga sedih melihat pertengkaran terbuka para menteri itu. Jangankan pada skala negara, pada skala sekolah dan rumah tanggapun pertengkaran seperti itu tidak dianggap lumrah. Orangtua umumnya akan segera menasehati anak-anaknya agar tidak sedikit-sedikit bertengkar (tapi bukan “bertengkar kok sedikit-sedikit...”) karena mengganggu keharmonisan keluarga. Tidak elok di mata dan di hati, jika dalam satu rumah ada anggota keluarga yang selalu bermusuhan, apalagi secara terbuka, dan sampai kedengaran tetangga.
Jadi para budayawan perlu turun gunung memberi nasehat bagaimana para petinggi negara dan public figure itu harus menyelesaikan perbedaannya itu secara baik. Mengapa budayawan? Karena mereka adalah orang-orang yang kodratnya mencari dan menghasilkan kebaikan, kehalusan, keindahan, dan keluhuran budi pekerti. Termasuk dalam kelompok budayawan adalah penari, penyanyi, pelukis, sastrawan, pemusik, penulis puisi, komika, dramawan, dsb. Mereka kuat dalam menangkap perasaan orang banyak dan bisa mencurahkannya dalam bentuk hasil-hasil budaya yang membuat orang merasa senang, damai dan terpuaskan.
Wahai para budayawan, turunlah dari singgasana atau padepokanmu, dan ikutlah membuat dunia politik negeri ini menjadi lebih santun, beradab dan bermutu, untuk kehidupan berbangsa yang lebih bermakna.
Cuma saran sederhana saja dari saya…
[caption caption="Sumber foto: www.ingodsimage.com"][/caption]
