sumber foto : soccer.sindonews.com
Alhamdulillah, apa yang menjadi harapan seluruh pecinta sepakbola Indonesia diawal tahun 2016 ini sudah mulai tampak adanya titik terang dari langkah penyelesaiaan konflik sepakbola yang memang terlihat semakin tak berujung ini. Seperti yang ramai diberitakan diberbagai media bahwa kini kedua lembaga Kemenpora dan PSSI kelihatanya mulai ada kata sepakat untuk sama-sama membenahi carut marut sepak bola nasional ini. Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Imam Nahrawi akhirnya bersedia mempertimbangkan mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI yang dikeluarkan april 2015 lalu. Dimana kondisi itu membuat PSSI menjadi tak berdaya, terhenti segala aktifitasnya terutama yang berkaitan dengan kompetisi sepakbola nasinal di segala tingkatan.
Semua itu akan dimungkinkan dengan catatan apabila PSSI mau melakukan apa yang diinginkan pemerintah, yang sebetulnya hal itu memang sudah seharusnya dilakukan PSSI sebagai pemegang otoritas tertinggi persepakbolaan di negri ini. Hal ini menjadi penting dan menjadi sorotan Menpora karena banyak hal yang seharusnya dilakukan PSSI tapi pada kenyataanya tidak dilakukan. Seperti pengawasan terhadap klub sepakbola professional antara lain transparansi soal kontrak pemain, dan kasus penungakan gaji yang terus terjadi berulang-ulang dll. Untuk itu Menpora mengingatkan Jika dua persyaratan tersebut dapat diterima PSSI, maka Menpora berjanji akan mencabut SK Pembekuan. Seperti yang disampaikannya "Federasi (PSSI) harus mau bertindak tegas kepada klub, jadi tidak ada masalah atau keluhan lagi dari para pemain," kata Imam kepada wartawan.
Beruntung kali ini apa yang disampaikan Pemerintah itu direspon dengan baik oleh PSSI, tidak seperti yang selama ini terjadi dimana PSSI terlihat lebih cendrung mengajak pemerintah untuk konfrontasi ketimbang mendengar apa maunya pemerintah. PSSI juga seakan alergi terhadap apa yang disampaikan pemerintah karena mereka merasa lebih tahu dan paham tentang sepakbola. Selalu merasa tak bisa disentuh (untouchable) dengan berlindung di balik statutanya padahal status legalitasnya telah diberangus pemerintah dengan dijatuhkannya sanksi pembekuan oleh pemerintah. Fakta dari apa yang dikoarkan selama ini mengatakan bahwa tak butuh pemerintah atau tidak ada urusan dengan kemenpora dan banyak lagi hal lain yang terlihat melecehkan pemerintah. Justru telah membuat PSSI menjadi tak berdaya lumpuh dari segala kegiatanya selain hanya bisa berkoar2 di media.
Tentu pertanyaanya kenapa hal ini baru dilakukan PSSI sekarang? Mengapa tidak dari kemaren-kemaren? kalau saja hal seperti ini dilakukan dari dulu tentu persoalan kisruh sepakbola ini tidak akan berlarut-larut seperti sekarang ini, toh ada pribahasa yang mengatakan apa salahnya “Mengalah Untuk Menang”, yang perlu dilakukan PSSI yang penting target besarnya adalah persepakbolaan kembali pulih tercapai. Tapi Ok…lah itu dulu sekarang PSSI sudah mulai menyadari bahwa Legalitas dimata pemerintah itu menjadi penting dan PSSI mulai bisa menerima apa maunya pemerintah.
Pentingnya Profesionalisme dan Legalitas dimata Pemerintah
Kenapa persoalan profesionalisme tata kelola sepakbola menjadi perhatian dan penting dimata pemerintah dan kenapa pula legalitas keberadaannya menjadi penting bagi PSSI? untuk mengetahui kedua hal diatas mari kita coba melihatnya dari sisi kepentingan sepakbola persepakbolaan nasional.
Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa Menpora sudah bersedia untuk mempertimbangkan mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI. Adapun poin pentingnya adalah bagaimana sikap klub dan kepengurusan PSSI seharunya dalam menatakelola persepakbolaan yang cendrung terlihat jauh dari sikap profesionalisme ini. Pemerintah sangat tegas menginginkan bahwa hal-hal negatif terkait dengan persepakbolaan nasional jangan sampai terulang kembali "Apabila sanksi (pembekuan PSSI) dicabut, kontrak pemain harus terbuka," dan Menpora juga menambahkan "Berandai-andai apabila terjadi masalah yang sama seperti sebelumnya, berarti reformasi ini gagal. Kita seakan-akan hanya tambal sulam soal permasalahan sepakbola," kata Imam Nahrawi.
Profesionalisme, Belajar dari apa yang terjadi pada klub sepakbola profesional Italia Parma yang akhirnya dinyatakan bangkrut, Penyebabnya utamanya ternyata kesalahan itu berasal dari pihak manajemen klub itu sendiri. Salah satunya adalah dalam melakukan pembelian pemain baru, sementara gaji pemainnya sendiri berbulan-bulan belum terbayarkan. terkait dengan hal itu federasi sepak bola Italia (FIGC) dinilai abai atas kondisi Parma saat itu.
Padahal sudah sangat jelas di kompetisi Seri-A sepakbola Italia setiap klub wajib membuktikan stabilitas keuangannya sebelum kompetisi dimulai. Pertanyaanya tentu mengapa Parma bisa ikut kompetisi Serie A saat itu? (2014-2015)? Jawabanya jelas ini tentu menjadi kesalahan federasi sepakbola italia (FIGC). seharusnya mereka tak mengabaikan sinyal UEFA. Terkait kondisis Parma tersebut. Akhirnya Konfederasi sepak bola Eropa itu mencabut izin Parma dapat tampil Europa karena masih menunggak gaji dan pajak.
