Kepala daerah yang diusung koalisi banyak  partai benarkah lebih efektif jalankan roda pemerintahan? Lalu benarkah calon independen akan sulit menjalankan roda pemerintahan?
Oke saya coba merangkai beberapa referensi yang mungkin bisa menjadi rujukan kita untuk menyimpulkan sendiri jawabannya.
Pada dasarnya pengertian pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pemerintah tidak diselenggarakan untuk kepentingannya sendiri, tapi yang utama adalah melayani masyarakat, termasuk berupaya memampukan anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998 : 139).
Oleh sebab itu indikator yang paling umum tentang efektifitas  pemerintah (goverment effectiveness) di daerah meliputi:
1. Kualitas 2. Kapasitas layanan dan 3/ Kebebasan layanan publik dari tekanan politik. Serta 4. Kualitas perumusan kebijakan.
Dalam berbagai referensi layanan publik adalah pemberian layanan oleh pemerintah terkait dengan keperluan masyarakat yang berhubungan dengan organisasi pemerintah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Hal ini diantaranya adalah layanan kependudukan, perijinan, perpajakan, kesehatan, pendidikan, Â dll. Disinilah birokrasi yang dinilai baik adalah memiliki kualitas, kapasitas dan obyektifitas layanan publik yang baik, dengan didukung rumusan kebijakan yang berkualitas. Singkatnya birokrat harus memiliki kapasitas yang baik untuk mengabdi pada masyarakat.
Seleksi dan penempatan birokrat yang kompeten ini hanya dapat dilakukan dengan sistim seleksi yang transparan, lepas dari praktik sogok menyogok apalagi tekanan politik. Murni right man in the right position.
Sampai disini kita tarik nafas dulu... Lalu menyelam lagi tentang trias politica yang dianut oleh banyak negara termasuk negara kita.
Konsep trias politica oleh John Locke pada dasarnya adalah agar kekuasaan  di suatu negara tidak terpusat pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah menjadi 3 kelompok lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Trias Politica hadir sejak jaman yunani (1000-1500 M). Waktu itu seringkali Eropa dilanda perang saudara akibat sengketa tiga kekuatan politik itu. Monarki yang secara absolut memegang kekuasaan penuh tiga kekuatan politik, berhadapan dengan kepala-kepala suku yang membentuk dewan, karena kebijakan monarki dianggap banyak merugikan rakyat. Eropa pada akhirnya mengalami kestambilan manakala tiga kekuatan politik tidak dikuasai oleh satu pihak.
Kemudian di abad ke 19, melihat  perkembangan Trias Politica di banyak negara, dimana semangat memisahkan kekuasaan yang didasari untuk menyeimbangkan kepentingan rakyat dan penguasa  tidak berjalan dengan semestinya, dan kerap kali ketiga kekuatan politik ini justru lebih membela kepentingan masing-masing ketimbang kepentingan rakyat, Lord Acton, seorang guru besar sejarah modern Universitas Cambridge Inggris merilis adagium yang begitu populer yaitu "Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely" atau kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.  Dalam konteks ini kita beruntung memiliki lembaga seperti KPK yang beberapa kali mengungkap konspirasi/ kesepakatan jahat diantara "oknum" dari tiga lembaga yang memiliki kekuatan politik ini.
