Mohon tunggu...
Hara Nirankara
Hara Nirankara Mohon Tunggu... Penulis Buku

Buku: Melankofisa, Hanno Nakshatra | Penulis Terpilih Lomba Esai Tingkat Nasional Tahun 2019 | Penulis JejakPublisher -Kadang seperti anak kecil-

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Upah, Kebijakan Luar Negeri, dan Perjanjian Perdagangan Internasional

27 Oktober 2020   20:07 Diperbarui: 27 Oktober 2020   20:20 46 5 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Upah, Kebijakan Luar Negeri, dan Perjanjian Perdagangan Internasional
Iamge via bccrwp

Ada kabar yang cukup mengejutkan bagi para pekerja di Indonesia, dikatakan bahwa pada tahun 2021, tidak ada kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP). Dilansir dari laman Viva, diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Tahun 2021. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Dikutip dari surat edaran tersebut, Menaker menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam rangka memenuhi hal pekerja/buruh termasuk dalam hal membayar upah. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Atas dasar itu, Menaker meminta kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk menyesuaikan penetapan Upah Minimun Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Tahun 2020. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan Upah Minimum.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons isu terkait tidak naiknya upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Sri mengakui bahwa saat ini daya beli masyarakat sangat rendah tergambar dari kondisi inflasi yang sangat rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi hingga September 2020 hanya mencapai 1,86 persen secara tahunan. Jauh di bawah target pemerintah dan Bank Indonesia di level 3 plus minus 1 persen.

Tapi, Sri menegaskan, pemerintah saat ini tengah mencari titik keseimbangan antara kepentingan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan kenaikan upah, serta dari sisi keberlangsungan neraca keuangan perusahaan. "Sektor usaha masih dalam situasi yang sangat tertekan dan masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama jaganya supaya bisa pulih dengan tidak menimbulkan trigger yang menimbulkan dampak negatif," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan pemerintah menggunakan instrumen fiskal, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengimbangi kebijakan tidak menaikkan upah minimum 2021.

Kenaikan upah merupakan salah satu hal yang ditunggu dan diinginkan oleh para pekerja. Namun, dengan kondisi seperti sekarang ini kita diharuskan untuk mengambil langkah bijak. Wabah Covid-19 telah membuat perekonomian banyak negara berantakan, termasuk Indonesia. Tak hanya itu, banyak negara juga dipusingkan oleh bayang-bayang resesi. Bahkan, ketegangan antara Amerika dan China dalam perang dagang pun, patut diperhatikan agar Indonesia tidak salah langkah dalam kebijakan luar negerinya.

Saya memang bukan seorang pekerja yang menerima upah per bulan ataupun harian, tetapi Saya pernah merasakan bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan manufacturing terbesar di Indonesia. Memang, gaji Saya saat itu terbilang cukup besar. Namun Saya akan menganalogikan menerima gaji pas-pasan guna keperluan artikel ini.

Apa sih, masalah sederhana tapi memusingkan bagi para pekerja? Khususnya bagi mereka yang merantau? Gaji yang kita terima tidak akan cukup sampai akhir bulan. Faktor yang membuat kekurangan itu ada banyak, beberapanya adalah: uang kos, konsumsi, transfer uang ke kampung halaman, hingga cicilan kredit. Disinilah letak manajemen keuangan berfungsi, karena jika kita tidak bisa mengatur keuangan di saat pendemi seperti sekarang, kita malah akan terjebak ke dalam pusaran utang.

Katakanlah Saya bergaji UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.276.000. Karena Saya seorang anak kos, maka Saya tidak berbelanja sayuran guna memasak. Maka dengan membeli nasi bungkus adalah cara paling sederhana. Saya alokasikan uang sebesar Rp 40.000 untuk makan satu hari, berarti dalam sebulan Saya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1.170.00. Perkiraan biaya makan bisa lebih sedikit, karena sebagai pekerja, pastilah disediakan uang makan oleh perusahaan. Untuk uang kos misalkan Rp 600.000, cicilan kredit Rp 1.000.000. Misalkan Rp 500.000 untuk pegangan Saya, untuk orangtua di kampung Rp 1.000.000. Total anggaran selama satu bulan sebesar Rp 4.270.000.

Secara garis besar, apa yang Saya tulis merupakan sebuah teori, tetapi teori berdasarkan pengalaman selama 2 tahun merantau di Jakarta. Total biaya itu masih bisa ditekan jika kita mampu mengelola keuangan, dan masih bisa mendapatkan uang tambahan dari uang transport yang diberikan oleh perusahaan.

Dalam masa serba sulit ini, kita diharuskan bersyukur karena masih mempunyai pekerjaan. Di luar sana masih ada jutaan pengangguran, ribuan buruh yang kena PHK. Dan, banyak juga pekerja yang hanya diupah setengah dari nominal gaji sebelum efek pendemi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x