Mohon tunggu...
Hara Nirankara
Hara Nirankara Mohon Tunggu... Penulis Buku

Kadang seperti anak kecil.

Selanjutnya

Tutup

Politik

NU Haus Kekuasaan, Sebuah Paradoks?

25 Oktober 2019   11:00 Diperbarui: 25 Oktober 2019   11:08 113 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
NU Haus Kekuasaan, Sebuah Paradoks?
Image via Wikipedia

Sebenarnya saya rada bingung dengan sikap NU pra dan pasca PilPres 2019, NU seolah menjadi ormas dengan sikap yang merasa superior di Indonesia. Saya sendiri beberapa kali pernah menyinggung perihal NU yang mulai 'haus kekuasaan', dan dalam beberapa bahasan itu pula saya mendapatkan hujatan yang cukup banyak. Rata-rata dari mereka yang menghujat saya mengklaim kalau 'haus kekuasaan' adalah dari struktural NU, bukan NU secara keseluruhan. Dan, lagi-lagi saya harus menghadapi logika semacam itu, sama halnya dengan teroris, tidak semua umat Islam teroris, jangan salahkan agamanya. Jenuh memang, harus menghadapi logika "Jangan salahkan NU secara keseluruhan, tapi salahkan oknumnya." lalu, jika apa-apa yang disalahkan oknum, peran dari ormas NU sendiri itu apa? Apakah membiarkan oknum itu terus bertindak sesuai nafsunya? Ataukah, mengevaluasi ulang struktural di dalam NU? Itu yang harus dikaji ulang oleh NU secara keseluruhan agar stigma negatif tidak menghancurkan NU secara perlahan.

Masih hangat di otak saya perihal gagalnya Prof. Mahfud MD untuk mendampingi Jokowi dalam ajang PilPres 2019, yang tiba-tiba saja pilihan dijatuhkan kepada K.H. Ma'ruf Amin. Mahfud MD sendiri pernah membongkar 'kudeta terselubung' terhadap dirinya yang gagal mendampingi Joko Widodo dalam acara ILC, dalam keterangan Mahfud MD, beliau berhasil membuka mata publik bahwa secara diam-diam, NU ingin semakin kuat dengan dipilihnya Ma'ruf Amin.

Lalu, dalam berbagai kesempatan, NU pernah mengancam Jokowi yang intinya, jika WaPres bukan dari NU, maka NU tidak akan memberikan suaranya kepada Jokowi dalam ajang PilPres 2019. Aroma-aroma superioritas dari NU sebenarnya sudah bisa saya deteksi semenjak viralnya sebuah postingan yang menunjukan bahwa NU adalah ormas keagamaan yang memiliki massa terbesar di Indonesia. Melalui narasi-narasi yang disebarluaskan di jejaring media sosial, terdapat pesan tersirat yang intinya ingin memberitahu bahwa "NU itu SUPER" dari ormas keagamaan yang lain.

Lalu, tujuan saya membuat tulisan ini apa? Tujuan dari tulisan ini sudah jelas dari awal paragraf, bahwa saya ingin membahas sisi lain dari NU yang saya pikir memang haus kekuasaan. Lihat saja dalam berita terbaru, NU Jatim terang-terangan tidak akan mengundang Menag yang baru dalam acara Hari Santri. Kiai-kiai NU juga merasa kecewa karena posisi Menag tidak diberikan kepada NU, khususnya kepada PKB. Tentu saja hal ini akan semakin mengerucut pada pandangan saya, bahwa NU memang ingin menjadi ormas keagamaan yang paling superior, ingin mendapatkan kursi-kursi strategis di Kementerian. Kemudian, salahkan jika saya menyinggung NU untuk yang kesekian kalinya? Silahkan anggap saya salah, tapi yang perlu dijadikan catatan, bahwa salah yang dimaksud merupakan kebenaran relatif, bukan absolut. Saya juga tidak akan egois dengan mengatakan bahwa yang saya pikirkan adalah benar, karena benar sendiri juga merupakan hal yang bersifat relatif.

Jujur, saya pernah menyinggung FPI beberapa kali, dan selama beberapa kali postingan saya itu, saya mendapatkan banyak sekali hujatan dari pengikut FPI. Saya pernah beberapa kali menyinggung HTI dan Khilafah, dalam beberapa kali pembahasan itu pula saya mendapatkan hujatan yang teramat banyak, hingga sumpah serapah serta ancaman pembunuhan. Tapi di antara FPI, HTI, dan NU, jujur saja yang rada merepotkan bagi saya adalah dari NU yang protes keras terhadap tulisan saya. Protester dari kalangan itu lebih berliterasi, wawasan historisnya lebih luas ketimbang dua ormas tadi. Tapi bagi saya, mereka yang membawa Alm. Gus Dur untuk melawan argumen saya adalah mereka yang lumayan lucu, kenapa? Karena Gus Dur sendiri tidak suka terhadap superioritas antar golongan, karena Gus Dur sendiri berpolitik tidak serta merta ingin mengokohkan NU. Kenapa? Karena Gus Dur sendiri pernah ingin mencabut TAP MPRS yang dikeluarkan oleh Soeharto, bukankah dalam peristiwa G30S PKI, banyak dari kalangan NU yang turut menjadi korban dari peristiwa itu? Saya yakin, Gus Dur berpolitik bukan semata karena ingin mengokohkan NU, tapi memang karena beliau tahu tentang "sejarah adalah milik yang memang".

Hemat saya, pembahasan perihal FPI, HTI, dan NU merupakan pembahasan yang rumit, layaknya paradoks dalam pola pikir manusia: tidak adalah salah dan benar yang absolut, mereka semua punya pembenarannya masing-masing, punya penyalahannya masing-masing pula.

Sama halnya dengan AGAMA, yang tidak boleh menyalahkan AGAMAnya, tapi salahkan oknumnya. Jika apa-apa yang disalahkan adalah sesuatu yang sifatnya mati, percayalah, selamanya persoalan ini akan terus abadi, tidak akan pernah ada sintesisnya. Dan yang perlu diingat, sesuatu yang sifatnya mati itu bergantung pada orang-orang yang menghidupkannya. Kapitalis, Sosialis, Komunis, Liberalis, Feminis, Anarkisme, Pancasilais, Nasionalis, hingga Agama, itu semua merupakan sesuatu yang sifatnya mati. Maksudnya, yang saya sebutkan barusan tidak bisa berbicara dan bertindak layaknya makhluk hidup. Sama halnya dengan Negara, Negara adalah sesuatu yang mati, sedangkan baik/buruknya suatu Negara, tergantung dengan orang-orang yang disebutkan Pemerintah.

Tulisan ini tidak bersifat tendensius, tidak ada maksud untuk memojokkan golongan tertentu. Tulisan ini murni berasal dari pikiran saya yang ingin sekali mengurai permasalahan-permasalah yang bersifat relatif agar didapat sintesis yang mampu mendamaikan semua pihak.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x