 Dampak PSBB terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom INDEF mengatakan bahwa PSBB akan berdampak terhadap semua sektor usaha di wilayah Jakarta. Terutama bagi sektor yang tidak terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dasar publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Ia juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya memberikan stimulus kepada pihak yang terdampak terlebih dahulu seperti masyarakat miskin hingga para pekerja informal sebelum memberlakukan kebijakan PSBB. Ia juga memperkirakan bahwa ketika PSSB dan pemberian jaminan sosial tidak dijalankan secara bersama-sama maka akan menimbulkan krisis ekonomi yang lebih parah di semester II-2020 dan PHK secara besar-besaran juga akan terjadi.
Shinta Widjaja, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berpendapat bahwa sektor usaha lain di luar sektor yang dikecualikan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB terancam mati. PSBB akan menyebabkan kinerja perusahaan menurun dan membuat permintaan akan menurun cukup signifikan hingga mendekati dormant atau mati.
Menurut Rosan Roeslani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, meminta Pemprov DKI Jakarta berharap pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan PSBB juga membuka pintu untuk berkoordinasi dengan para pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat sepanjang PSBB. (BEM UNJ, 2020)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan PSBB berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi akibat PSBB. Hal ini terbukti yaitu pada kuartal II-2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi hingga minus 5,32%. Selain itu, pertumbuhan negatif ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi baik dari sisi permintaan yang meliputi konsumsi, investasi, ekspor bahkan kegiatan pemerintah mengalami penurunan dari sisi produksi baik itu sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, jasa keuangan, dan sektor lainnya. (Julita, 2020)
Dampak PPKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sama halnya dengan PSBB, tentunya PPKM juga berdampak kepada perekonomian Indonesia. PPKM membuat beberapa sektor terdampak antara lain sektor pariwisata ritel, hingga transportasi udara. Namun, dampak PPKM darurat tidak sebesar PSBB tahun 2020 karena beberapa sektor masih boleh beroperasi dengan syarat memberlakukan protokol kesehatan. Josua Pardede selaku Senior Vice President Economist Bank Pertama memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan mengalami penurunan sebesar 0,5-0,8 persen dari asumsi dasar (baseline) jika PPKM diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Jika PPKM darurat diperpanjang maka akan mengakibatkan ekonomi melambat secara lebih signifikan lagi pada tahun 2021. (Antara, 2021)
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, perpanjangan PPKM yang saat ini dilakukan tidak berdampak pada penurunan kasus harian yang mengakibatkan pemerintah terus menerus melakukan memperpanjang kebijakan PPKM. Selain itu, pada level mikro, bantuan yang diberikan tidak merata dan nilainya terlalu kecil bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin yang jumlahnya 115 juta orang. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa penambahan jaring pengaman sosial diperlukan dan pemerintah juga perlu untuk mendata masyarakat kalangan menengah yang berpotensi menjadi kelompok yang rentan miskin.
Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, juga setuju dengan Bhima mengenai jaring pengaman sosial yang perlu untuk lebih difokuskan pada masyarakat. Selain itu, rencana PPKM untuk diperpanjang perlu dikaji ulang. Menurut Mohammad Faisal selaku Executive Director dan Indonesia Research Director at Center of Reform on Economics (CORE), bukan saatnya pemerintah berfokus untuk menyeimbangkan dari sisi ekonomi dan kesehatan.Â
Sistem PPKM perlu dievaluasi karena terbukti tidak efektif untuk kedua sisi tersebut yakni menangani pandemi dan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah harus berfokus pada satu sisi terlebih dahulu yaitu penanganan kesehatan dengan memperketat PPKM agar segera selesai yang kemudian dapat membuat perekonomian kembali pulih. (Jannah, 2021)
Kesimpulan
