Sesiap apakah Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 terutama pada sektor ketenagakerjaan
Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Indonesia masih jauh dari kata siap. Dengan menggunakan daya saing sumber daya manusia sebagai parameternya, skor Global Talent Competitiveness Index (GTCI) Indonesia yang dikeluarkan oleh INSEAD masih terbilang rendah yaitu sebesar 38,61, skor ini menempatkan Indonesia pada urutan keenam di ASEAN (INSEAD, 2018).
Indeks tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih jauh tertinggal dan belum siap menghadapi revolusi Industri 4.0.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar mengatakan, revolusi industri 4.0 memberikan banyak tantangan bagi sektor ketenagakerjaan yang harus diantisipasi oleh semua pihak terkait perubahan keterampilan, perubahan jenis pekerjaan dan perubahan pola hidup masyarakat.
Mengantisipasi ketertinggalan sumber daya manusia Indonesia, pemerintah dan pihak lain tidak tinggal diam dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten menghadapi revolusi industri 4.0. Â Salah satu bukti nyatanya adalah peraturan pemerintah (PP) super deduction tax yang tengah dipersiapkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Dengan kebijakan ini diharapkan para pelaku industri terdorong untuk terlibat dalam pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain itu aksi nyata dalam rangka mempersiapkan SDM Indonesia juga lahir dari solidaritas nasional untuk bangsa yang bernama Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK).
GNIK adalah sebuah platform terbuka berskala nasional yang bertujuan untuk merangkul semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan SDM seperti pemerintah, asosiasi pekerja, APINDO, KADIN, BNSP, Universitas, dan lain-lain. Setiap pihak berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan kapabilitas SDM dan mendorong daya saing tenaga kerja secara nasional. Salah satu kontribusinya ialah sertifikasi bagi 2.000 Human Capital Professional pada 2019-2022.
Indonesia memiliki banyak tugas pada sektor ketenagakerjaan yang harus dikerjakan jika ingin sukses dalam era disrupsi teknologi pada revolusi industri. Â Namun bukan hanya tugas pemerintah saja dalam membuat sistem kolaborasi tetapi juga perlu didukung oleh akademisi, bisnis dan komunitas.
Kebijakan yang harus diterapkan pemerintah untuk membawa disrupsi teknologi sebagai peluang perekonomian nasional
Berangkat dari tantangan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, masih banyak yang harus ditingkatkan dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat bersaing pada babak baru ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan utama sebenarnya ada pada satu hal fundamental, yaitu sumber daya manusia Indonesia yang rentan tergantikan oleh teknologi. Masalah ini disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan tingkat pendidikan.
Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem pendidikan baik dalam hal kurikulum pembelajaran dan juga sistem yang lebih baik terutama dalam pendidikan sekolah kejuruan. Sebab sekolah kejuruan bersifat skill based yang berarti institusi pendidikannya mempersiapkan para pelajar agar bisa segera menjadi tenaga kerja terampil dan kompeten yang dapat dengan mudah terserap di lapangan kerja (link and match). Pemerintah dalam hal ini harus melakukan investasi publik dalam bidang pengembangan keterampilan.
