2. Â Â Â Faktor lain yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan cryptocurrency terutama teknologi distributed ledger adalah dalam segi keamanan. Sistem distributed ledger mengakibatkan suatu transaksi dapat divalidasi apabila mendapatkan "konsensus" dari seluruh pengguna.Â
Untuk suatu transaksi tidak sah dapat dilaksanakan, maka pihak yang terkait harus dapat merubah seluruh catatan transaksi yang ada di seluruh "buku besar" setiap pengguna.
3. Â Â Â Faktor terakhir yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan cryptocurrency dan teknologi distributed ledger adalah terkait dengan peningkatan efisiensi dalam dunia keuangan dan perbankan.
IMF beranggapan bahwa cryptocurrency mungkin saja dapat bersaing dengan baik melawan mata uang dan kebijakan moneter yang ada di negara-negara dengan institusi yang lah dan mata uang nasional yang tidak stabil.
"Jika kita dapat mengatasi resiko yang ada, maka teknologi baru ini dan atau beberapa variasinya dapat sepenuhnya mengubah cara kita menjual, membeli, menabung, berinvestasi, dan membayar tagihan kita. Â Dan siapa tahu, ini bisa menjadi langkah selanjutnya dalam evolusi uang" -IMF dalam video yang diunggah di twitter.
b.    Bagaimana pengaruh respons IMF terkait penggunaan Cryptocurrency terhadap  kebijakan Pemerintah Indonesia?
         Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, menyatakan akan mendirikan bursa 'mata uang' kripto alias cryptocurrency di Indonesia. Bursa khusus kripto ini akan meliputi perdagangan sejumlah jenis mata uang kripto tak hanya Bitcoin, tapi juga jenis lain misalnya Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, dan lainnya. Ketua Bappebti Sidharta Utama mengatakan pembentukan bursa tersebut dilakukan guna melindungi pelaku usaha.
Respon pemerintah Indonesia sendiri dituangkannya dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.Â
Peraturan itu mulai berlaku pada 17 Desember 2020. Dimana di dalamnya (Bappebti) mengakui 229 cryptocurrency di tanah air. diharapkan dengan adanya peraturan Bappebti perdagangan kripto dapat diberikan perlindungan hukum bagi masyarakat indonesia.rtama, pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perda Nomor 5 Tahun 2019.
Kedua, pendekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dan nilai standar 6,5.
c. Â Â Â Pengaruh Elon Musk terhadap harga crypto
