Polemik Pemerataan Ekonomi: Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota

Oleh : Dhimas Hadi Firmansyah

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia memang selalu diperdebatkan di setiap rezim , mulai masa pemerintahan Presiden Soeharto sampai pemerintahan saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi. Berkembangnya berbagai isu ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi latarbelakang utama dibalik wacana pemindahan ibu kota ini. Selain itu, ibu kota saat ini, yaitu Jakarta, juga mempunyai beberapa masalah terkait sosial ekonomi. Kondisi Jakarta bisa dibilang sudah tidak representatif lagi sebagai ibukota negara karena berbagai masalah lingkungan, seperti banjir; kepadatan penduduk; kemacetan; dan alasan pemerataan.

Ketimpangan Ekonomi 

Disparitas pembangunan antarwilayah menjadi seringkali menimbulkan gejolak di daerah-daerah karena "kecemburuan" terhadap perekonomian Indonesia yang cenderung terpusat pada satu regional, yaitu pulau jawa.  Ketimpangan pembangunan antarwilayah terlihat dari investasi yang digelontorkan untuk suatu wilayah. Menurut BKPM, pada tahun 2016, sebaran investasi di luar Jawa semakin meningkat 45,4% menjadi Rp 75,3 triliun, tetapi di Pulau Jawa sendiri total realisasi investasi adalah sebesar Rp 90,5 triliun. 

Investasi di suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, Investasi menciptakan perluasan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menjadi faktor utama pembangunan kawasannya. Lalu, jika dilihat dari kontribusi wilayah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020, Pulau Jawa menyumbang sekitar 60% dari total PDB, sementara luar Pulau Jawa sisanya sekitar 40%. Beberapa data di atas menunjukan disparitas pembangunan yang berlanjut kepada ketimpangan ekonomi nyata dan signifikan terjadi di Indonesia. Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kesenjangan agregat ekonomi antardaerah menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah berdalih pemindahan ibu kota negara ini dapat mewujudkan pemerataan ekonomi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Pemindahan Pusat Pemerintahan 

Pemerintah mengemukakan juga alasan lain terkait urgensi pemindahan ibu kota, yaitu aktivitas bisnis dan pemerintahan yang masih terpusat di satu wilayah. Terpusatnya aktivitas bisnis dan aktivitas pemerintahan menghasilkan berbagai masalah sosial kependudukan serta lingkungan. Sebab, hal ini diikuti dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan urbanisasi. Melonjaknya Tren urbanisasi dari tahun ke tahun menyebabkan peningkatan pertumbuhan penduduk. Ekspektasi mengenai lapangan pekerjaan yang lebih mudah, di Pulau Jawa khususnya di Jakarta, adalah faktor pemicu banyak penduduk yang memutuskan untuk datang ke ibu kota. 

Jakarta terlihat seperti daerah penadah penduduk daerah lain sebagai, pengaruh statusnya sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Kepadatan penduduk ini akhirnya juga berimplikasi terhadap menurunnnya daya dukung lingkungan. Salah satu yang utama adalah turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh beban bangunan dan pemanfaatan air tanah. Pengambilan air tanah berkontribusi 5 - 19% terahadap penurunan muka tanah. 

Sedangkan, beban bangunan berkontribusi sebesar 30 - 60%. Hal ini juga semakin memperparah kondisi Jakarta yang setiap tahun mengalami bencana banjir. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan pemindahan ibu kota negara, pusat pemerintahan, yang dapat lebih merepresentasikan identitas bangsa.  Ibu kota negara yang baru  menjadi simbol identitas bangsa yang modern dan bertandar internasional dengan konsep Green, Smart, Beautiful, dan Sutainable untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Skema Pembiayaan