Islam Era Jokowi dan Soeharto

Dalam sejarah kehidupan, manusia tentu punya pengalaman yang berbeda-beda. Fellingnya juga bisa berbeda-beda. Serta tafsirnya atas pengamatan nya pun (terhadap rasa yang dijalani) juga akan (bisa) berbeda-beda. 

Salah satu bukti nyata kasus seperti ini, lihat misalnya pendapat publik tentang Soeharto. Para pendukung Soeharto selalu bilang, "era Soeharto itu enak, mudah dapat kerjaan, dan apa-apa murah". 

Selain itu, dalam kontek polirik kenegaraan, mereka selalu katakan, era Soeharto lebih demokratis ketimbang era Jokowi saat ini. Setidaknya itu yang diungkapkan mantan isteri Prabowo, Tatiek Soeharto, ketika menanggapi kerusuhan 21 dan 22 Mei di kawasan Bawaslu di Jl. Thamrin, Jakarta, terkait penolakan hasil Pilpres 17 April 2019.

Informasi dan opini ini jelas menyesatkan. Justru di era itu hidup di negeri ini serba susah. Listrik sangat terbatas. Air bersih PDAM juga terbatas. TV cuma hitam putih. Telpon rumah barang langka. HP tak ada sama sekali. 

Ke mana-mana jalan kaki, atau naik sepeda ontel. Jika melakukan perjalanan antar pulau cuma naik kapal. Buat makan adanya beras Dolog yang ada ulatnya itu. Nyetrika baju pakai kayu arang. Memasuk pun pakai kayu, tak ada kompor gas.

Sebagai orang yang pernah berjuang melawan rezim Soeharto (Orde Baru) sejak akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, yang kemudian berlanjut hingga menjelang akhir tahun 1990-an (jelang reformasi tahun 1997/1998), saya cukup sedih atas statement orang-orang tersebut.

Saya kebetulan mulai duduk di bangku kuliah sejak tahun 1978. Tahun itu saya baru menjadi penghuni kampus putih, Demangan, di IAIN Sunan Kalijaga, jurusan Bimbingan Penyuluhan Masyarakat. Baru jadi mahasiswa kala itu, semua kampus di Indonesia dapat tekanan keras dari rezim Soeharto. Sejumlah tokoh mahasiswa bahkan di tangkap tanpa pengadilan.

Penolakan mahasiswa dicalonkannya kembali Soeharto menjadi Presiden RI periode 1978 - 1983 dalam Sidang Umum MPR 1 - 11 Maret 1978, berdampak dibubarkannya semua lembaga kemahasiswaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru Dr. Daoed Joesoef menerapkan NKK/BKK, yang membuat para mahasiswa itu seperti "macan ompong".

Sejak itu, para tokoh mahasiswa sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, khususnya terkait dengan politik kenegaraan. Semua rakyat dan lembaga apa saja pasca itu harus mengikuti Asas Tunggal, Pancasila. Rakyat pun wajib ikut penataran P4. 

Dampak dari kebijakan itu, PII (organisasi pelajar tertua) harus bubar karena menolak Asas Tunggal. HMI pun pecah hingga kini. Ada HMI Diponegoro, ada HMI MPO. Kemudian, muncul penolakan ummat Islam terhadap Asas Tunggal itu, yang klimaknya terjadi "Tragedi Priok" yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit.

Sejak itu banyak regulasi yang mempersempit ruang gerak (dakwah) ummat Islam. Juru dakwah (da'i) harus ada SID (Surat Ijin Dakwah). Sejumlah tokoh Masyumi, seperti M. Natsir, Mohammad Roem, Yunan Nasution, Anwar Harjono (untuk menyebut sebagian tokohnya) praktis selalu diawasi. Mereka rata-rata kesulitan untuk berdakwah. Tidak hanya itu, pentolan PII juga banyak yang ditangkap. Pendek kata, rezim Soeharto dengan kekuasaannya sudah bikin beragam regulasi yang membuat ummat Islam susah bergerak.