Mencermati fenomena Pilgub DKI yang akan datang ini, menarik untuk memberikan perhatian pada berita-berita media mengenai dukungan partai-partai politik pada jagonya masing-masing. Yang paling menarik adalah yang terjadi pada Partai Demokrat, bagaimana selama ini Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta masih terus dengan keras menyuarakan dukungannya terhadap Nachrowi Ramli, yang memang saat ini adalah sebagai Ketua DPD DKI Partai Demokrat, walaupun sementara Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pembinanya sampai saat ini seolah-olah memberikan isyarat bahwa akan mendukung Fauzi Bowo. Hal ini juga tercetus dari beberapa pengamat dan kalangan pemerhati yang mengatakan bahwa sampai saat ini DPP Partai Demokrat akan mendukung Fauzi Bowo sebagai Calon Gubernur DKI 2012. Apalagi dalam beberapa survey, hasilnya mengatakan dia masih berada pada posisi teratas dalam popularitas dan elektabilitas. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kubu Nachrowi Ramli, yang memang sedang berjuang keras untuk bisa mendapatkan dukungan DPP Partai Demokrat bagi mantan Jenderal tersebut untuk bisa maju menjadi calon gubernur dari Partai Demokrat, apalagi posisinya sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah DKI Jakarta memungkinkannya untuk mendorong hasil Musyawarah Daerahuntuk mufakat mendukung pencalonan dirinya. Sebetulnya, dalam beberapa hal, DPD DKI Jakarta memiliki beberapa alasan mengapa lebih menjagokan Nachrowi Ramli daripada Fauzi Bowo, selain dari fakta bahwa mantan Jenderal tersebut adalah Ketua DPD DKI Jakarta Partai Demokrat. Hal tersebut antara lain adalah bahwa pencalonan Nachrowi Ramli dari Partai Demokrat adalah hasil Musyawarah Daerah DPD DKI Jakarta Partai Demokrat. Kemudian mereka menilai bahwa sosoknya yang tegas dan berani, sebagai mantan prajurit, juga menurut beberapa kalangan di DPD DKI Partai Demokrat menjadi modal besar baginya untuk maju sebagai kandidat GUbernur DKI dari Partai Demokrat. Ahmad Nawawi anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI sempat mengatakan bahwa sosok Nachrowi yang tegas dan berani, keturunan Betawi dan Ketua Badan Musyawarah Betawi, adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Disamping itu Nahcrowi juga dianggap menguasai isu dan permasalahan akut dan kronis yang sedang dihadapi oleh Kota Jakarta serta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang layak untuk bisa memberikan solusi terhadap segala permasalahan tersebut. Pengurus DPD DKI Jakarta juga berpendapat bahwa mereka sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan Nachrowi Ramli sebagai calon gubernur dari Partai Dmeokrat dan memenangkannya sebagai Gubernur DKI. Ahmad Nawawi juga pernah mengatakan bahwa warga Jakarta sudah sangat rasional dalam menentukan pilihan. Menurutnya, warga DKI tidak akan termakan janji-janji yang tak berdasar dan Partai Demokrat ingin mengusung calon yang bisa memberikan bukti bukan hanya janji, bukan sekedar ahlinya tapi tak mampu mengatasi persoalan di Jakarta. Menjadi menarik mencermati pernyataan-pernyataan yang bernada sama dari beberapa fungsionaris DPD DKI Partai Demokrat mengenai Nachrowi Ramli. Namun hal ini tidaklah menghilangkan kenyataan bahwa calon Gubernur yang akan diusung oleh Partai Demokrat adalah merupakan hak keputusan dari DPP Partai Demokrat. Hal ini semakin menunjukan bahwa proses kaderisasi dan perekrutan calon pejabat publik dalam Partai Demokrat - mungkin begitu pula dengan partai-partai lain – tidak memiliki landasan prosedural yang baku dan cenderung hanya mengedepankan pragmatisme tinggi, sehingga bisa terjadi perbedaan pendapat dalam internal partai mengenai hal tersebut. Namun bisa jadi sangat menarik dan bisa juga menjadi contoh yang baik bagi sistem perpolitikan kepartaian di Indonesia, jika memang pencalonan kepala daerah dari Partai Politik mampu mengusung kader-kader mereka yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk itu. Apalagi jika memang aspirasi dari kepengurusan partai politik di tingkat daerah bisa mendapatkan legitimasi yang kuat, diformalisasi oleh prosedur dan sistem internal kepartaian serta mendapatkan apresiasi yang baik dari Dewan Pimpinan Pusat Partainya, sehingga kepengurusan daerah memiliki wewenang untuk mencalonkan pejabat publik dan kepala daerah atas dasar Musyawarah Daerah partai tersebut. Karena kepengurusan di daerah yang bersangkutan dapat dikatakan mengetahui kebutuhan yang ada di masyarakat setempat dan kriteria yang memang dibutuhkan dari isi kompetensi dan keahlian serta kemampuan calon yang akan diusung yang memang cocok untuk menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh daerah setempat. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Jakarta, karena Indonesia bukan hanya Jakarta.
