Proses Berpikir sebagai Dasar Komunikasi Pemerintahan

   Proses berpikir sebagai dasar komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan untuk kepentingan masyarakat guna mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya dengan tidak merugikan pihak manapun secara ilegal (Erliana Hasan, 2005). Dipahami bahwa untuk menjamin berjalannya fungsi-fungsi pemerintah ke arah pencapaian, kepentingan masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah karena setiap fungsi membutuhkan pengertian. Saling pengertian tersebut tidak akan tumbuh ketika tidak dikomuikasikan secara tepat dan benar. 

   Secara aplikatif, aspek komunikasi dalam domain pemerintahan menjadi sesuatu yang sangat esensial dan perlu dipelihara agar tidak terjadi misperception antara pemerintah dan masyarakatnya, demikian juga sebaliknya.

   Pola komunikasi pemerintah memang memiliki karakteristik tersendiri yang apabila dijabaran dalam kegiatan yang bersifat implementatif membutuhkan sarana dan prasarana penunjang ke arah pencarian kesamaan makna antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ketika komunikator dan komunikan mampu memberikan makna saat berkomunkasi terkait dengan masalah apapun. Maka, dapat dikatakan komunikasi telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

   Berkomunikasi untuk mencapai kesamaan makna yang mengarah pada terwujudnya kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi semua lapisan masyarakat khususnya pemerintah, menuntut kemantapan dan kematangan prinsip bagi setiap individu aparatur pemeritah dan masyarakat untuk memahami arti dari setiap lambang dalam berkomunikasi. 

   Untuk memahami prinsip dasar komunikasi, dapat dianalogikan pada kondisi ketika seorang bayi kehausan atau kelaparan, dimana ia menangis sebagai reaksi fisiologis dan segera diam ketika sang ibu telah memberinya air susu atau makanan. Setelah beberapa kali ia mengalami hal yang sama, dimana sang ibu selalu memberi botol air susu kepadanya sebagai jawaban atas tangisnya, maka perilau demikian akan selalu diulang dengan harapan memperoleh apa yang diinginkannya. Demikian selanjutnya ketika dia merasakan lapar, maka ia akan menangis, bahkan suatu saat dengan sengaja menggunakan tangisan tersebut sebagai alat komunikasi guna memperoleh air susu dari ibunya. Demikian sebaliknya, seorang ibu akan lebih cepat mengerti apakah bayinya menangis karena "basah", menangis karena lapar atau mungkin juga menangis karena tidak bisa tidur dan hanya minta untuk digendong.

   Orang dewasa menghindari tangis dalam mewujudkan keinginannya dan menggunakan bahsa sebanyak mungkin dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa dalam konteks ini merupakan proses abstraksi dalam otak manusia dan setelah mengalami pengolahan dari saraf otak berikutnya menggerakkan mulut untuk mengeluarkan lambang komunikasi yang diperlukan. Demikianlah analogi "Pola berpikir sebagai dasar komunikasi pemerintahan" dimana diawali dengan proses berpikir secara logis, analitis, rasional, dan komprehensif. Walaupun secara logika bahwa manusia hidup secara rasional, tetapi hasil penelitian menyatakan bahwa 75% keputusan manusia cenderung berdasarkan pada emosi. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi, mau tidak mau antara pihak-pihak yang berkomunikasi baik komunikan maupun komunikator haruslah saling mendengar dengan cermat, dan merasa secara mendalam terhadap hubungan dan keterkaitan isi pembicaraan yang diucapkan dengan apa yang dialami oleh pembicara.

   Untuk dapat berbicara dengan baik, komunikator harus mau melakukan analisis bukan saa terhadap komunikannya, tetapi juga terhadap apa yang hendak dikatakannya, mengatur mana yang dianggap penting, dan mana yang kurang penting, serta mana yang lebih baik dikatakan, mana yang harus diulang kembali sebagai tujuan pesan disampaikan dengan jelas sehingga komunikasi berjalan lancar. Analisa logis, berpikir jernih, dan sistematis serta berkomuikasi dengan jelas merupakan hal dasar dalam komunikasi antara komunikator dan komunikan. Situasi demikian mencerminkan bahwa komunikasi pemerintahan diawali dengan proses berpikir sebagai proses dasar komunikasi pemerintahan.

   Komunikasi secara efektif dapat dicapai dengan berpikir secara sistematis, logis, dan rasional. Selain itu, mengadakan seleksi dari fakta dan bukti ataupun pendapat yang dihimpun untuk kemudian menyusun fakta atau rangkaian bukti kejadian yang diketahui sedemikian rupa, sehingga sebagai satu kesatuan informasi yang utuh diharapkan mampu menghindari berbagai salah pengertian, salah persepsi, dan salah perilaku antara komunikator dengan komunikan.