Jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan berlangsung April nanti, sejumlah siswa dan orang tua dibuat ketar-ketir. Ini menyusul aturan sepihak dari sekolah yang memaksa muridnya melunasi SPP hingga Juni. Bila tidak, siswa diancam tidak bisa ikut ujian.
Di Sma Negeri 1 Cibinong, seluruh siswa kelas XII dipaksa melunasi iuran untuk Maret hingga Juni sebesar Rp1 juta.
Salah seorang orang tua siswa menyesalkan sikap sekolah yang dengan sepihak membuat aturan. Apalagi, ada paksaan bagi siswa yang tidak membayar bisa terancam tidak ikut UN.
“Saya juga heran, ujiannya masih April, tapi anak saya disuruh bayar SPP sampai Juni. Kalau nggak, ya nggak bisa ikut ujian,” ucap ibu dua anak itu.
Sayang, aturan ini dibuat sepihak tanpa adanya surat edaran resmi ataupun pembahasan dengan orang tua siswa. Ia pun sempat menyangsikan anaknya sendiri yang memberitahu soal keharusan pelunasan itu empat bulan full.
“Saya tanya mana surat edarannya malah nggak ada. Tapi dia nunjukin foto temannya sampai buat surat pernyataan di kertas untuk pelunasan,” kata orang tua siswa yang enggan namanya dikorankan.
Dari foto yang diterima, tertulis nama siswa yang menyatakan akan melunasi pembayaran SPP hingga Juni 2017. Surat itu dibuat dengan tulisan tangan yang ditandatangani siswa bersangkutan. Tak hanya itu, ada pula bukti kuitansi pembayaran yang diterima siswa untuk pelunasan hingga Juni 2017.
Seorang siswa SMAN 1 Cibinong yang enggan menyebutkan namanya membenarkan soal aturan pelunasan empat bulan penuh.Bahkan, setiap hari sang guru selalu mengingatkan agar kewajiban itu segera dibayarkan sebelum UN berlangsung. “Iya, kata guru harus dibayar sebelum UN. Kalau nggak, nanti nggak bisa ikut ujian,” ujar siswa kelas XII itu.
Ia juga mengatakan, ada temannya yang belum bayar wajib membuat pernyataan resmi pada pihak sekolah. “Yang belum bayar disuruh menghadap ke wali kelas sambil bawa surat pernyataan nggak sanggup bayar,” katanya.
Siswa itu tak sendiri, di SMAN 1 Cibinong ada 361 siswa yang akan menghadapi UNBK. Kasubbag Tata Usaha BP3 Wilayah 1 Ridwan mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun jika pelajar dipaksa melunasi SPP karena terancam tidak bisa mengikuti UNBK itu salah besar. “Nggak ada informasi. Nggak boleh seperti itu,” tegasnya. Jika informasi ini terbukti, maka pihak sekolah bisa dikenakan teguran hingga sanksi yang berlaku. “Kalau kita hanya menegur. Kalau sanksi kewenangan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Meski begitu, sambung Ridwan, untuk persiapan UNBK sendiri di Kabupaten Bogor sudah 100 persen. “Sudah 100 persen. Anggaran UNBK dari provinsi tapi saya tidak tahu besarannya, biasanya turun sebelum pelaksanaan,” katanya.