Pada 30 Maret 2015 lalu pemerintah lewat Kemkominfo memblokir puluhan situs online yang dianggap menyebarkan paham radikal, salah satu yang cukup terkenal adalah Arrahmah. Saya tidak akan menyebut Arrahmah cs sebagai media Islam hanya karena ia memuat konten yang menurut mereka menyuarakan kepentingan Islam. Berikut ini saya akan membahas perspektif konten Arrahmah cs dalam lingkup kepentingan publik, negara dan kebebasan informasi.
Kegiatan pers di Indonesia diatur dan dilindungi oleh UU 40/1999 tentang Pers. UU yang merupakan produk reformasi ini menyadari bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Terhitung sejak lahirnya UU Pers, pemerintah tidak diperbolehkan lagi menyensor, membredel/menutup sebuah media pers atau perusahaan pers
Dalam Pasal 1 UU Pers disebutkan pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Kantor berita juga didefinisikan sebagai perusahaan pers bidang cetak, elektronik dan media lain. Sementara wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Saya tidak melihat Arrahmah cs diselenggarakan oleh perusahaan pers. Sehingga syarat pertama sudah gagal. Pentingnya pers diselenggarakan oleh perusahaan adalah untuk menjamin akses dan tanggungjawabnya kepada masyarakat, mitra maupun pemerintah bila terjadi sengketa. Sebagai perusahaan ia juga wajib mengelola karyawan dan menjamin kesejahteraan mereka agar mampu menjalankan kegiatan pers secara profesional. Bahkan sejak 2011 Dewan Pers telah mengeluarkan sertifikasi bagi perusahaan pers dimana mereka mengaudit setiap aspek bisnis dan non-bisnis perusahaan pers tersebut.
Karena ia bukan perusahaan pers, maka Arrahmah cs otomatis tidak bisa dipandang sebagai kantor berita. Bagi perusahaan pers, setiap sengketa atau keberatan dari masyarakat atau pemerintah, ditangani oleh Dewan Pers. Namun bila terjadi tindak pidana umum seperti pemerasan dan pemfitnahan oleh wartawan atau perusahaan pers, penyelesaiannya lewat peradilan umum setelah proses di Dewan Pers. Produk berita atau informasi yang ditayangkan Arrahmah cs menurut pengamatan saya juga jauh dari standar dan pemenuhan etika jurnalistik. Padahal etika jurnalistik mengikat bagi seluruh pekerja pers/wartawan.
Dengan demikian, Arrahmah cs tidak masuk ke rezim UU Pers.
Kebebasan Berpendapat
Bila Arrahmah cs bukan pers, maka pendekatan yang dilakukan melalui hak kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari Deklarasi Universal HAM. Namun hak berpendapat atau berekspresi dibatasi oleh hak pihak lain. Ia tak serta-merta bebas tanpa batas. Pembatasan ini turut diatur dalam Deklarasi Universal HAM serta Konvenan Hak Sipil dan Politik.
Pembatasan itu melingkupi:
- Melindungi hak-hak dan reputasi orang lain
- Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.
- Melindungi moral publik.
- Melindungi kesehatan publik.
- Melindungi keselamatan publik.
- Melindungi hak dan kebebasan orang lain
- Kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat melampaui hal-hal di atas dengan pembuktian bahwa ia diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip kepentingan masyarakat dan keberimbangan).
Menurut pendapat saya pribadi, konten Arrahmah cs telah melanggar beberapa batasan di atas. Ia juga tidak mudah dipersengketakan atau dibuktikan seperti poin nomor 8 karena dikelola secara anonim. Tapi pendapat saya ini bisa saja salah atau diperdebatkan. Namun sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki hak untuk memberi penilaian dan bertindak melalui pendekatan hukum.
Pendekatan Hukum
Konten dan kegiatan di dunia maya secara diatur melalui UU 11/2008 tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Bab VII, diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di dunia maya. Antara lain dilarang membuat dan menyebarkan konten berikut ini:
- Menghina nama baik
- Bohong dan menyesatkan
- Menimbulkan kebencian, permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdsarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- Melanggar kesusilaan
- Perjudian
- Pemerasan dan/atau pengancaman
- Mengancam atau menakut-nakuti secara pribadi
Mereka yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana yang diatur dalam BAB XI. Sementara pemblokiran situs diatur dalam Peraturan Menkominfo 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Tentu saja akan ada keberatan dari pihak pengelola situs atau pendukungnya terhadap pemblokiran ini. Peraturan Menkominfo 19/2014 telah mengatur cara normalisasi (pembukaan blokir) dengan cara diajukan oleh pengelola situs atau masyarakat. Sementara UU 11/2008 tentang ITE juga membuka peluang persengketaan di peradilan melawan pemerintah.
Friksi dan Mengasupi Kebencian
Saya salah satu yang setuju dengan pendapat bahwa konten Arrahmah cs mengelola friksi, perbedaan dan kebencian dengan cara mengasupi atau memberinya makan. Isu-isu yang dipergunakan dan dikelola antara lain:
- Mengasosiasikan Jokowi, pemerintahannya, kepala daerah dan pejabat tertentu sebagai musuh Islam.
- Memupuk sentimen negatif atau permusuhan dengan kelompok di luar Islam.
- Memupuk sentimen negatif dan permusuhan antara kelompok sunni dan syiah.
- Memupuk sentimen positif dan dukungan terhadap kelompok teror dan ideologi kekerasan.
Tentu saja pendapat saya dan keputusan pemerintah atas pemblokiran ini bisa diperdebatkan atau mungkin salah. Pengelola situs dan masyarakat bisa mengupayakan normalisasi atau pembukaan blokir. Pengelola juga bisa mempersengketakan keputusan ini di peradilan. Namun saya berharap penyedia online seperti Arrahmah cs setelah ini bisa mengembangkan diri masuk ke entitas pers. Tidak saja diharapkan mereka bisa menyajikan informasi berstandar jurnalistik dan menjalankan organisasi secara profesional, tapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan verifikasi dan penilaian. Tapi tampaknya harapan saya ini terlalu tinggi. [*]
