Pendekatan Hukum
Konten dan kegiatan di dunia maya secara diatur melalui UU 11/2008 tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Bab VII, diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di dunia maya. Antara lain dilarang membuat dan menyebarkan konten berikut ini:
- Menghina nama baik
- Bohong dan menyesatkan
- Menimbulkan kebencian, permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdsarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- Melanggar kesusilaan
- Perjudian
- Pemerasan dan/atau pengancaman
- Mengancam atau menakut-nakuti secara pribadi
Mereka yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana yang diatur dalam BAB XI. Sementara pemblokiran situs diatur dalam Peraturan Menkominfo 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Tentu saja akan ada keberatan dari pihak pengelola situs atau pendukungnya terhadap pemblokiran ini. Peraturan Menkominfo 19/2014 telah mengatur cara normalisasi (pembukaan blokir) dengan cara diajukan oleh pengelola situs atau masyarakat. Sementara UU 11/2008 tentang ITE juga membuka peluang persengketaan di peradilan melawan pemerintah.
Friksi dan Mengasupi Kebencian
Saya salah satu yang setuju dengan pendapat bahwa konten Arrahmah cs mengelola friksi, perbedaan dan kebencian dengan cara mengasupi atau memberinya makan. Isu-isu yang dipergunakan dan dikelola antara lain:
- Mengasosiasikan Jokowi, pemerintahannya, kepala daerah dan pejabat tertentu sebagai musuh Islam.
- Memupuk sentimen negatif atau permusuhan dengan kelompok di luar Islam.
- Memupuk sentimen negatif dan permusuhan antara kelompok sunni dan syiah.
- Memupuk sentimen positif dan dukungan terhadap kelompok teror dan ideologi kekerasan.
Tentu saja pendapat saya dan keputusan pemerintah atas pemblokiran ini bisa diperdebatkan atau mungkin salah. Pengelola situs dan masyarakat bisa mengupayakan normalisasi atau pembukaan blokir. Pengelola juga bisa mempersengketakan keputusan ini di peradilan. Namun saya berharap penyedia online seperti Arrahmah cs setelah ini bisa mengembangkan diri masuk ke entitas pers. Tidak saja diharapkan mereka bisa menyajikan informasi berstandar jurnalistik dan menjalankan organisasi secara profesional, tapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan verifikasi dan penilaian. Tapi tampaknya harapan saya ini terlalu tinggi. [*]
