"Bangkitkan Kesukarelaan"
oleh: Hidayatullah*)
"Gerakan Kampanye Vaksin Penting, Tapi Pemerintah Jangan Menerapkan Sanksi Pidana dan Denda Bagi Penolak Vaksin."
Bagi saya berkaitan vaksin Covid-19 terlepas dari persfektif kesehatan dan keahlian silahkan diperdebatkan. Tetapi dari aspek historis dan hukum semua negara di dunia melakukan vaksinasi baik keadaan normal atau keadaan darurat Covid-19 ini. Tapi khusus vaksin Covid-19 ini ada sedikit berbeda khusus di Indonesia (gaduh sekali).
Kenapa gaduh, karena 4 hal ini;
1). Tim  komunikasi publik pemerintah untuk klarifikasi yang anti vaksin tidak masif dan tidak jernih memberikan pemberitaan bagaimana vaksin itu berguna untuk kekebalan. Dan bahkan urusan Kominfo lebih pada konten-konten menjaga FPI disaat rakyat butuh info Vaksin.
2). Kebijakan vaksin karena berkaitan produk Cina yang sebagian kelompok tidak percaya dengan negara ini karena berhaluan komunis atau entahlah.
3). Kebijakan vaksin oleh Pemerintah mendorong bersifat mandatori (wajib), campur ditakut-takuti dengan yang seram-seram soal sanksi (pidana dan denda). Padahal harusnya yang dibangun dan dibangkitkan adalah kesukarelaan.
4). Di daerah-daerah khusus ditingkat Kabupaten/Kota, Kepala daerah, anggota legislatifnya, perangkat-perangkat desa/kelurahan tidak atau belum ada yg bergerak untuk garda terdepan kampanye sosialisi vaksinasi.
Coba kota liat negara-negata lain didunia tidak ada yang ributkan vaksin covid-19 ini, dan memang juga hukumnya tidak diwajibkan.
Mengapa ? Karena di negara dunia dan maju memiliki kesadaran akan pentingnya vaksinasi sangat tinggi. Tanpa diwajibkan pun, masyarakat dengan sukarela melakukan vaksin baik atas fasilitasi pemerintahnya atu secara mandiri.
Oleh sebab itu, sosialisasi dan kampanye Vaksin penting untuk menurunkan egoisme dari pengaruh politisasi kebencian kepada Pemerintah. Memang berat menanggalkan ego tapi tetap realistis dalam kemanusiaan. Untuk program dan kebijakan vaksin ini adalah salah satu ikhtiar dan solusi paling nyata untuk keselamatan hidup bersama dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19.
Tetapi terhadap sanksi tentu saya pun sangat tidak sepakat baik sanksi pidana maupun denda bagi warga yang menolak vaksinasi. Saya meminta kepada Pemerintah terkhusus Pemda dalam rencana membuat kebijakan apalagi Perda Vaksinasi agar tidak perlu menerapkan sanksi pidana, maupun denda bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19.
