Mohon tunggu...
Achmad Nur Hidayat
Achmad Nur Hidayat Mohon Tunggu... Konsultan - Pakar Kebijakan Publik

Achmad Nur Hidayat (Born in Jakarta) previously earned Master Public Policy on Economic Policies from Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS) and from Tsinghua University, Beijing China in 2009. He had an executive education from Harvard Kennedy School of Government, Boston-USA in 2012. He is currently assisting and providing recommendation for both the Supervisory Board of Central Bank of Indonesia and Government of Indonesia in the effort to increase sustainable economic growth, maintain the financial system stability and reinvent human resources capacities in line with technological disruption. He was Chairman of Student Boards (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) University of Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Healthy Pilihan

Demokrasi dan Vaksinasi Covid-19

10 Januari 2021   07:09 Diperbarui: 10 Januari 2021   07:45 500
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Meskipun dengan efek yang berbeda-beda, publik tidak mengetahui persis vaksin mana yang disuntikan ditubuhnya.

Inilah dilemanya. Satu sisi penyuntikan vaksin adalah Hak Asasi Manusia, Setiap penduduk berhak memilih jenis vaksin yang akan disuntikan kepada tubuh mereka. Disisi lain negara memiliki kekuatan memaksa warganya divaksin jenis apapun.

Negara yang demokratis seharusnya memberikan ruang kepada warga untuk memilih vaksinnya sendiri termasuk juga untuk tidak divaksin dengan alasan tertentu. Namun akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak negara didunia menjadi negara semi otoriter dalam program vaksinasinya.

Pengambil kebijakan di Indonesia seharusnya menerapkan kebijakan vaksinasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokratis seperti membiarkan warganya untuk memilih jenis vaksin yang diinginkannya sendiri tanpa harus dipaksa menggunakan vaksin tertentu (entah dari China, AS, Inggris, Rusia atau Lokal) yang mereka belum yakin efektivitasnya dalam tubuh mereka.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan vaksin gratis kepada seluruh warganya sebagai sinyal kepedulian negara terhadap kesehatan publik warganya namun di saat yang sama pengambil kebijakan juga harus memberi ruang kebebasan kepada warga untuk memilih jenis vaksin yang akan disuntikan ketubuh mereka.

Ada baiknya pemerintah mewajibkan tranparansi bagi seluruh produsen vaksin di Indonesia untuk mengungkapkan data ujiklinisnya kepada publik sehingga publik  miliki opsi  yang lengkap dan memutuskan vaksinasi mana yang terbaik buat mereka sendiri.

Biarkan masyarakat memilih divaksin berdasarkan data bukan berdasarkan paksaan negara.

Sumber (Referensi)

1. Tahap Awal, 300 Juta Orang Akan Mendapat Vaksin Covid-19 di India. Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tahap Awal, 300 Juta Orang Akan Mendapat Vaksin Covid-19 di India", Klik untuk baca: kompas.com

2. Indonesians welcome Sputnik V vaccine, This article was published in thejakartapost.com with the title "Indonesians welcome Sputnik V vaccine". Click to read: thejakartapost.com

sudah tayang di bukamatanews.id

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun