Mohon tunggu...
Achmad Nur Hidayat
Achmad Nur Hidayat Mohon Tunggu... Pakar Kebijakan Publik

Achmad Nur Hidayat (Born in Jakarta) previously earned Master Public Policy on Economic Policies from Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS) and from Tsinghua University, Beijing China in 2009. He had an executive education from Harvard Kennedy School of Government, Boston-USA in 2012. He is currently assisting and providing recommendation for both the Supervisory Board of Central Bank of Indonesia and Government of Indonesia in the effort to increase sustainable economic growth, maintain the financial system stability and reinvent human resources capacities in line with technological disruption. He was Chairman of Student Boards (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) University of Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Ampuhkah RAPBN 2021?

25 Agustus 2020   08:25 Diperbarui: 25 Agustus 2020   08:17 211 11 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Ampuhkah RAPBN 2021?
Sumber: Market Bisnis.com

Pada 14 Agustus 2020, Presiden menyampaikan nota keuangan RAPBN 2021

Dalam nota keuangan tersebut disebutkan bahwa Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan menjadi 11 fungsi. Diantaranya adalah Pelayanan Umum. Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Pelindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasiltias Umum, Kesehatan, Pariwisata, Agama, Pendidikan dan Perlindungan Sosial. 

Kenaikan 11 fungsi tersebut menjadi sorotan publik. Alih-alih diharapkan kenaikan belanja untuk tangani COVID-19 lebih besar, malah kenaikan juga terjadi pada fungsi pertahanan dan ketertiban dan keamanan. 

Ampuhkan RAPBN 2021 untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan resesi?

PRIORITAS SALAH ARAH. 

Jika RAPBN 2021 dibandingkan APBN perpres 72/2020: fungsi Pertahanan dan fungsi Ketertiban dan Keamanan naik drastis dan meningkat komposisinya di RAPBN 2021.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2021 pada lampiran Halaman 440 disebutkan bahwa Fungsi pertahanan RAPBN 2021 menjadi Rp 137 triliun naik 16.18% (yoy) dengan porsinya menjadi 7% bandingkan APBN 2020 yang porsinya hanya 5.9%. Begitu juga fungsi Ketertiban dan Keamanan menjadi Rp165.8 triliun naik 17.42% (yoy) dengan porsinya menjadi 8.5% bandingkan APBN 2020 yang porsinya hanya 7.1%.

Sumber: Lampiran NOTA KEUANGAN Hal 440  
Sumber: Lampiran NOTA KEUANGAN Hal 440  
Belanja negara RAPBN 2021 mencapai Rp2.747,5 T. Nilainya 3 kali lipat (293%) dibanding 2009 (Rp937,4T). Alokasi untuk Kejaksaan (Rp9,23 triliun), hampir 6 kali lipat (577%) sejak 2017.

Alokasi belanja Kementerian/Lembaga terbesar pada RAPBN 2021 adalah (1). KPUPR (Rp149,81 T), naik 262% dibanding 2009; (2). Kementerian Pertahanan (Rp137 T), naik 299%; (3). POLRI (Rp111,98 T) naik 337%. Ketiganya lebih tinggi dari kenaikan total Belanja (193%) dan belanja K/L (236%) periode 2009-2021.

Kenaikan 2 fungsi Pertahanan dan Ketertiban-Keamanan tersebut tidaklah tepat karena kondisi Indonesia belum menunjukan COVID-19 mereda di tahun 2021. Tim Ekonomi Pemerintah terkesan mengabaikan fakta bahwa Melandainya (Flatenning) kurva COVID-19 di Indonesia belum terjadi sampai Agustus 2020 ini.

Idealnya pada situasi 2021 dimana COVID-19 belum menunjukan tanda-tanda mereda, Pemerintah harus fokus memberikan prioritas besar  kesehatan dan insentif pajak yang lebih besar daripada APBN 2020. Nyatanya, Insentif Pajak yang diberikan 2021 tidak akan sebanyak di tahun 2020. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN