Nah ini menjadi tantangan juga apakah program PEN dibawah naungan BUMN memprioritaskan lebih dahulu bantuan untuk BUMN dan pegawainya yang terPHK atau pengusaha-pengusaha non BUMN bersama-sama.
PERKUAT BUMN MELALUI TRANSPARANSI PROGRAM PEN
Meningkatnya reputasi BUMN di publik terutama dipercayanya BUMN menjalankan program pemulihan ekonomi nasional, bukan berarti tidak ada resiko bagi BUMN. Resiko Reputasi dan Resiko Konflik Kepentingan menjadi dua resiko terbesar yang dihadapi pengelola BUMN.Â
Oleh karena itu untuk menghindari 2 resiko tersebut diperlukan proses transparan yang disampaikan secara berkala kepada publik. Siapa saja penerima subsidi bunga, pelaku usaha mana saja yang mendapatkan relaksasi kredit, kepada UMKM mana penempatan modal kerja diberikan merupakan contoh transparasi yang diharapkan.
Pemberian transparansi juga sebaik dilakukan berkala dan dapat diakses oleh siapapun secara online. Meski banyak program PEN yang dilakukan oleh banyak BUMN namun sebaiknya pelaporan transparansi dilakukan terpusat dan satu pintu sehingga memudahkan publik mengawasinya.
Akhirnya, bila BUMN yang sehat dan reliabel (dapat terpercaya) menjalankan program-program PEN dengan transparan akhirnya pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai dalam waktu dekat. Semoga.
