Seperti yang dilansir dari covid19.go.id, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan covid-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi virus corona covid-19 diantaranya : gerakan memakai masker di ruang publik maupun dirumah, penelusuran kontak (tracing), edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala melakukan isolasi mandiri, isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit.
Pemerintah menyadari bahwa ada konsekuensi ekonomis yang harus diterima dari adanya pembatasan aktivitas masyarakat dimana akan terjadinya kemandegan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemandegan ekonomi sebagai akivitas masyarakat ditunjukkan oleh laporan Bank Dunia pada awal bulan Juni 2020 yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 0 persen di tahun 2020.
Berada dalam situasi dilematis, membuat pemerintah gamang dalam menentukan hal prioritas diantara sisi kesehatan ataukah sisi ekonomi. Disatu sisi penanganan kesehatan masyarakat adalah hal penting namun disisi lain penanganan ekonomi juga penting.
Menyadari bahwa pentingnya dilakukan upaya pencegahan situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melakukan relaksasi pembatasan sosial dan meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru. Tatanan new normal membuat pemerintah menjalankan tindakan penanganan ekonomi dan kesehatan secara bersamaan.
Tidak dapat dinafikan bahwa ada capaian pemerintah yang harus kita berikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan hingga saat ini termasuk program vaksinasi bertahap bagi rakyat indonesia yang sudah ditetapkan untuk menerima vaksinasi yang dimulai oleh presiden Jokowi, Kepala daerah, tenaga medis, dan selanjutnya bagi tenaga guru dan dosen.
capaian itu dibuktikan dengan adanya penilaian perwakilan dari WHO di Indonesia mengenai kesiapan indonesia menghadapi n-COV dimana WHO menilai Indonesia memiliki sistem peringatan danrespons dini yang berfungsi, Indonesia memiliki ratusan fasilitas di berbagai daerha yang dapat mengakses kasus rujukan dan mengelola kasus ini dengan cara yang sangat tepat, dengan ukuran pengendalian pencegahan infeksi yang sangat tepat.
Dengan kesiapan sistem yang sudah ada, Indonesia dinilai siap untuk merspons situasi ini. WHO menilai Indonesia sudah berada di jalan yang benar dalam hal kesiapan dan menyiapkan kegiatan persiapan
Setidaknya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 adalah bukti keseriusan dari pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk akibat pandemi ini baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi.
Keseriusan pemerintah ini terlihat dari alokasi anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sepanjang tahun 2020 yang menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan RI mencapai Rp. 1.035,2 triliun yang berasal diantaranya dari APBN sebesar Rp. 937, 42 triliun, APBD sebesar Rp. 86,36 triliun dan dari sektor moneter sebesar Rp. 6,50 triliun.
Dan tidak bisa dinafikan juga bahwa dari capaian itu, ada sejumlah catatan koreksi dari upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah.
Dalam tataran implementasi, pemerintah kurang tegas dan terkesan absurd dalam memberikan konsekuensi atas pelanggaran dari setiap kebijakan dan aturan yang diterapkan selama PSBB berlangsung dan tatanan new normal yang kebablasan dimana ada anggapan masyarakat bahwa new normal adalah situasi yang kembali pada keadaan normal sebelum pandemi. Akibatnya upaya yang dijalankan dalam memutus rantai penyebaran covid-19 tidak maksimal.
